Pendekatan yang Kurang dari Pemerintah dalam Meredam Konflik Papua
Merdeka.com - Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik di Papua. Namun, Buya Syafii Ma'arif melihat ada ada yang belum dilakukan pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan psikoantropologi untuk menghadapi persoalan di Papua.
"Ini yang kurang dilakukan pemerintah selama ini terhadap Papua," kata Buya Syafii saat peresmian gedung Pesantren Modern Terpadu Prof Hamka di Padang, seperti dilansir Antara, Selasa (3/9).
Selain pendekatan sosial ekonomi yang telah dilakukan, pendekatan psikoantropologi juga harus dilakukan. Dia menjelaskan, pendekatan psikoantropologi adalah memahami karakteristik masyarakat Papua. Dilihat dari karakter manusia, budaya dan adat istiadat. Hingga latar pendidikan. Buya mengajak pemerintah maupun masyarakat Papua untuk meningkatkan kearifan nasional.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
"Bagaimanapun kondisinya kita harus menyelamatkan Papua," kata dia.
Semua pihak harus menyadari, Papua bergabung dengan Indonesia bukan sejak 1945. Sehingga ada pihak-pihak yang selalu berupaya menunggangi konflik di sana. Sehingga harus ada berbagai pendekatan khusus yang dilakukan. Agar Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia.
"Ada yang menunggangi kerusuhan itu hal biasa, mereka berusaha mengobok-obok dan selama kita kuat dan belum lumpuh tentu itu dapat diselesaikan," katanya.
Kembali mencuatnya wacana referendum adalah salah satu contoh isu yang jadi penumpang gelap dalam konflik di Papua.
"Hal ini tentu tergantung kesepakatan antara Jakarta dengan Papua namun yang jelas kita harus selamatkan mereka," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaTerkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaKonflik di Papua terjadi karena perbedaan paham yang menyulut untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaDalam lawatannya ke Tanah Papua, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan mengutamakan pendekatan lembut
Baca SelengkapnyaPemerintah mesti melibatkan banyak pihak dalam setiap penyelesaian konflik.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaJK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca Selengkapnya