Pendemo tolak reklamasi bakar ban, Kapolda Bali ditelepon Kapolri

Merdeka.com - Aksi anarkis para demonstran Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Bali beberapa waktu lalu, dinilai sebagai puncak dari sikap anarkis selama menggelar aksi. Akibat aksi bakar ban di sejumlah titik wilayah kota Denpasar dan Badung, berdampak buruk bagi Pariwisata Bali.

Karenanya dalam pertemuan para tokoh adat, agama dan masyarakat serta LSM dan Ormas, langsung diwarning oleh Kapolda Bali Irjen Sugeng Priyanto.

Pertemuan yang berlangsung hening di Polda Bali itu begitu tertutup. Hanya saja saat itu, Kapolda langsung mengeluarkan ultimatum kepada massa tolak reklamasi untuk tidak lagi membakar ban di jalan saat menggelar demonstrasi.

Menariknya, saat ucapan tegas tersebut dilontarkan Kapolda, pandangannya langsung tertuju kepada Koordinator Forum Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) Wayan 'Gendo' Suardana.

"Lakukan dengan aksi yang damai, Bali ini santun. Apalagi DPRD sudah membuka pintu, silakan datang dan sampaikan aspirasi. Jadi, jangan bakar ban seperti pada hari Kamis tanggal 25 Agustus kemarin, kesannya Bali rusuh dan tidak aman. Jangan paksakan saya untuk melakukan tindakkan represif," tegas Sugeng, Kamis (31/8).

Kata dia, selama ini dirinya memantau pergerakan aksi tolak reklamasi di Bali. Bahkan hanya soal reklamasi Teluk Benoa saja yang diperjuangkan. Tidak hanya itu, gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa di Bali yang sudah bergerak selama 4 tahun juga dipelajari orang nomor satu yang baru duduk di Polda Bali ini.

"Saya tahu aksi ini sudah berjalan empat tahun lamanya. Kok baru sekarang bikin kesan Bali ini tidak aman dengan bakar ban, hingga saya sampai ditelepon langsung oleh Kapolri," ungkap Hadi sedikit kesal.

Dan, untuk terakhir kalinya Jenderal bintang dua ini mengaku menegaskan serta mengancam bila sampai ada aksi demo bakar ban terulang kembali, maka jangan salahkan anggotanya melakukan tindakan pengamanan secara tegas.

"Saya meminta kedepannya tidak ada lagi alasan bakar-bakar ban di jalan dalam demo tolak reklamasi. Kalaupun tetap dilanggar, maka saya akan menggunakan kewenangan sesuai undang-undang," pungkasnya.

Sementara pada acara yang sama, Sugiwa Corry wakil ketua DPRD secara tegas mempersilakan demo. Namun, dia meminta pendemo tak paksa DPRD untuk menolak reklamasi.

"Silahkan demo ke Dewan, bawa kajiannya. Tp jangan memaksa DPRD menandatangani dukungan menolak reklamasi, karena itu kewenangan pusat" selanjutnya Corry juga menyampaikan

"Jumlah desa yang tolak reklamasi hanya 30-an sementara total desa adat di Bali ada 1.488 desa adat yang juga berhak untuk diam atau bersuara apakah itu sama atau tidak," tambah dia.

Sehari sebelumnya, protes terhadap aksi anarkis menolak reklamasi yang sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu dianggap sudah mempengaruhi pendapatan para sopir sebagaimana yang disampaikan oleh Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata Bali, I Wayan Suata.

Kecaman serupa juga datang dari pengusaha-pengusaha travel yang sudah ikut bersusah payah mempromosikan wisata Bali ke manca negara, tetapi wisatawan asing yang sudah berencana berwisata ke Bali ternyata membatalkan kunjungannya hanya karena foto-foto Demo Anarkis di Bali yang tersebar melalui Sosial Media hingga ke luar negeri, sehingga berujung pada pembatalan 150 turis Jepang sebagaimana yang disampaikan Yusuf Martatama seorang pengusaha Travel di Jakarta. (mdk/rnd)