Penegak Hukum Langgar SKB Pedoman UU ITE Disebut akan Disanksi Pimpinan Masing-Masing
Merdeka.com - Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo mengatakan jika penegak hukum yang tidak mematuhi Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE akan diberikan sanksi melalui institusi masing-masing. Hal tersebut kata dia bagian dari komitmen bersama dalam Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE dan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sanksinya bagaimana kalau misalnya tetap tidak mempedomani? Saya pikir ini kembali kepada pimpinan kementerian lembaga masing-masing yang katakanlah bersama-sama menandatangani SKB ini," kata Sugeng dalam konferensi pers secara daring, Kamis (24/6).
Namun dia mengklaim pada saat penandatanganan SKB tersebut seluruh pihak sepakat. Mulai dari Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Dengan adanya hal tersebut menandakan komitmen bersama tiga aparat penegak hukum yang ada di Kominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Mengapa Menkominfo Budi Arie Setiadi meyakinkan tentang revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Bagaimana cara Menkominfo memastikan revisi UU ITE jilid II tak semena-mena? Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) itu menyampaikan pemerintah akan membuat ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal dalam revisi UU ITE yang dianggap bermasalah. Dia memastikan tak akan semena-mena dalam menerapkan revisi UU ITE jilid II ini.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Mempedomani dan menjalankan di dalam katakanlah implementasi tugas dan kewenangan masing-masing dalam penanganan pelanggaran pidana di kasus UU ITE," bebernya.
Deputi Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam tersebut juga mengatakan dalam pedoman tersebut harus dilaksanakan. Dia pun mengatakan dalam pedoman tersebut pun sudah dijelaskan dan dipertegas terkait aturan-aturan pedoman implementasi UU ITE.
"Sepakat bahwa pedoman ini harus dipedomani dan dilaksanakan. Sekarang nanti kita lihat saja di dalam praktiknya setelah ini apakah masih ada penyimpangan-penyimpangan, masih ada tafsiran-tafsiran yang berbeda, yang sebenarnya itu sudah dipertegas di dalam pedoman," bebernya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan PBNU yang melanggar hukum, juga harus berhadapan dengan negara
Baca SelengkapnyaKadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono berpesan untuk seluruh anggota Polri agar tidak terlibat judi online.
Baca SelengkapnyaHarus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca SelengkapnyaKapolri bersepakat dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid untuk bersih-bersih pegawai yang terlibat kasus judi online.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan dirinya dalam Upacara Hari Bakti Adhyaksa ke-64
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaKapolri meminta penyidik Propam Polda Sumbar segera menggali motif dari kasus polisi tembak polisi tersebut.
Baca SelengkapnyaPengawasan melekat dilakukan secara terus-menerus ke semua anggota.
Baca SelengkapnyaLembaga-lembaga penegak hukum tersebut punya komitmen untuk maju dengan menjaga integritas.
Baca Selengkapnya