Peneliti Indef sebut skandal Ketua DPR ajang adu domba Freeport
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati menuding bahwa dugaan kasus pemalakan PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto merupakan strategi perusahaan asal AS itu untuk mengadudomba bangsa Indonesia.
Menurutnya, Freeport untung besar dengan adanya kegaduhan pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Jangan-jangan kita ribut sendiri tapi yang mendapat keuntungan justru Freeport. Apakah memang ini by design, kita disuruh perang saudara sendiri," kata Enny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Menurut Enny, upaya adu domba tersebut dilakukan oleh negara berkembang yang bekerjasama dengan Freeport. Hal tersebut agar kondisi perekonomian Indonesia memburuk.
"Sementara 2015 kita menghadapi kompetisi MEA gimana? Trus NKRI mau dibawa ke mana?" tuturnya.
Enny menjelaskan bahwa beberapa negara maju sudah menganalisa akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang buruk. Oleh sebab itu mereka menyerang negara berkembang yang memiliki sumber daya alam besar seperti Indonesia.
"Ini kan memang kompetisi di level internasional kita tak bisa pungkiri sudah terbuka. Artinya sekarang untuk di ke level global terjadi ketidakpastian ekonomi yang luar biasa. Secara trend negara maju bisa dipastikan 5 atau 10 tahun ke depan akan mengalami pertumbuhan negatif," ungkapnya.
Enny juga menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dunia terhadap Freeport tergolong rendah. "Freeport memang banyak masalah tidak hanya di Indonesia. Kredibilitasnya memang dipertanyakan. Tetapi Freeport itu memang terbesar di Indonesia, begitu ada persoalan di Indonesia maka image itu sangat menentukan harga saham," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibat konflik of interest yang kian marak, berimbas pada indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus memburuk.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaIndra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca SelengkapnyaMahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
Baca SelengkapnyaPT Timah tengah menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi rugikan negara Rp271 triliun
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya