Peneliti sebut lembaga survei ladang bisnis, sulit dipercaya
Merdeka.com - Lembaga survei belakangan ini dinilai sudah mengubah orientasinya dari murni kegiatan akademis menjadi sebuah ladang bisnis baru. Menurut peneliti opini publik Agung Prihatna, selama sepuluh tahun terakhir sejak 2004, jajak pendapat tumbuh menjadi industri baru di Indonesia.
Dia menyatakan hal itu berkembang seiring iklim politik nasional yang mulai terdesentralisasi. Terbukti ajang pemilihan kepala daerah menjadi konsumen terbesar para penyedia jasa sigi. Tetapi, dia justru menyayangkan kenyataan itu.
"Yang jadi masalah pada kawan-kawan polster saat ini adalah sarat dengan nilai komersil. Survei tumbuh menjadi industri dan bisnis," kata Agung dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (12/7).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa yang berperan dalam Pemilu? Penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara mandiri oleh lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Siapa aja yang stres berat pasca pemilu? Setidaknya ada 10 orang yang terdiri dari timses dan panitia Pemilu (KPPS/PPS/PPK) di Ponorogo yang terindikasi stres berat.
-
Siapa yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih? Partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu dan kontestan.
Agung membandingkan dengan jajak pendapat yang dia lakukan sepuluh tahun lalu. Dia mengaku saat itu menggelar survei sebagai bentuk bakti dunia akademik kepada masyarakat. Dia merasa hal itu berbanding terbalik dengan saat ini. Sebab, akibat perkembangan bisnis survei saat ini justru sengaja dipakai buat membentuk dan mengombang-ambingkan opini masyarakat, tentu dengan sokongan dana besar dari si pemesan punya kepentingan. Akhirnya, menurut dia, masyarakat pun jengah karena merasa dipermainkan.
"Kita kehilangan lembaga yang berada di tengah, tidak terafiliasi, dan ini membuat masyarakat berprasangka buruk pada kedua belah pihak polster (lembaga survei)," ujar Agung.
Pendapat berbeda diutarakan oleh Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimanta. Dia mengatakan, jasa survei dan hitung cepat justru sangat dibutuhkan. Meski pada akhirnya menimbulkan polemik di tengah masyarakat seperti saat ini, Arif hanya menyatakan membiarkan rakyat menilai kredibilitas hasil sigi dan hitung cepat tiap lembaga.
"Kita sepakat menunggu KPU. Kita tidak perlu membesar-besarkan hal ini. Masyarakat percaya mana yang kredibel. Reputasi menjadi penting. Itu nantinya menjadi pengakuan," kata Arif.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lembaga survei yang manipulasi data tidak akan dipercaya oleh kliennya dan bakal berumur pendek.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi perbedaan hasil survei Poltracking Pilgub Jakarta hingga memutuskan keluar dari Persepi. Poltracking juga diberi sanksi oleh Persepi.
Baca SelengkapnyaDalam chat tersebut, Dewan Etik Persepi mengatakan, jika hasil survei Poltracking beda dengan LSI dan membingungkan publik, maka perlu dipecat.
Baca SelengkapnyaPeneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad buka-bukaan cara kerja lembaga survei
Baca SelengkapnyaSetelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.
Baca SelengkapnyaPoltracking menyebut keputusan ini merupakan pertaruhan integritas.
Baca SelengkapnyaPenurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) membeberkan alasan memberikan sanksi kepada lembaga Poltracking.
Baca SelengkapnyaKredibilitas lembaga survei dipertanyakan jelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
Baca SelengkapnyaKepuasan masyarakat itu turun apabila dibandingkan saat exit poll dilakukan LSI pada 14 Februari 2024 dengan 5 sampai 10 hari setelah Pemilu.
Baca SelengkapnyaPersepi menegaskan sidang terhadap keduanya tidak untuk menyalahkan hasil atau membuat analisis politik terhadap perbedan.
Baca Selengkapnya