Penelusuran beras plastik meluas ke seluruh wilayah Jabar
Merdeka.com - Beras tiruan berbahan plastik diduga beredar di wilayah Jawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar langsung menelusuri temuan beras plastik yang menjadi viral di media sosial.
"Sekarang kan sudah ketemu. Jadi bisa kita telusuri langsung," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Ferry Sofwan, di Bandung, Selasa (19/5).
Ferry mengaku kaget atas temuan beras plastik tersebut. Dirinya lantas mengatur koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan untuk mencari tahu keberadaan komoditi berbahaya itu.
-
Sampah plastik apa yang diolah di Bandung? Beberapa produk yang dihasilkan rupanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti jam dinding hingga mainan wayang plastik.
-
Bagaimana cara BPOM mengantisipasi bahaya BPA? “Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pastinya memahami rencana pelabelan ini dan kami berharap dukungan semua pemangku kepentingan“
-
Siapa yang mengolah sampah plastik di Bandung? Mengutip laman resmi Pemkot Bandung, hasil kreativitas warga Bandung yang pertama adalah berhasil mengolah sampah plastik menjadi bahan bangunan paving block.
-
Dimana sampah plastik diolah di Bandung? Berlokasi di Jalan Dago Pojok No 112, Dago, komunitas ini menggagas pengolahan sampah plastik menjadi karya seni wayang.
-
Apa yang BPOM lakukan terkait BPA? BPOM sendiri memang telah mencoba untuk mengadopsi pelabelan bebas BPA atau Berpotensi Mengandung BPA pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bahaya BPA bagi kesehatan tubuh, terutama untuk wanita hamil dan bayi.
-
Bagaimana cara mendeteksi produk berbahaya? Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengecek daftar bahan dalam produk, yang juga bisa dilakukan oleh konsumen.
"Kami sudah koordinasi dengan beberapa pihak termasuk jajaran kepolisian, karena ini sangat meresahkan," jelasnya.
Ferry menegaskan, siapa saja yang berupaya membuat makanan dengan bahan berbahaya maka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Disperindag Jabar akan melihat dulu perbedaan mendasar secara kasat mata, mana beras asli dan beras plastik. "Setelah kita ketahui perbedaan beras plastik dan beras asli maka kami akan segera melakukan sidak ke pasar. Informasi soal perbedaan beras plastik dan beras asli akan disebar ke pedagang dan konsumen," terangnya.
Dia meminta, kepada masyarakat untuk berhati-hati saat membeli beras, utamanya beras impor mengingat pemerintah tidak mengimpor beras tahun ini. Lebih lanjut dia mengatakan beras plastik akan sangat mudah beredar di Jabar karena masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi beras yang sangat tinggi.
"Nasi menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beras plastik ini dipastikan dijual dengan kategori beras medium sehingga akan sulit melakukan penelusuran sumbernya," tutup Ferry. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat tak perlu khawatir akan kenaikan harga beras dan stok beras.
Baca SelengkapnyaPolri memastikan untuk stok beras di beberapa daerah masih aman.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaKepastian itu didapat setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang-gudang beras di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaKPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.
Baca SelengkapnyaAgus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Barat mengalami krisis air bersih dan kekeringan di sejumlah wilayah.
Baca SelengkapnyaDugaan Mark Up Impor Beras, Politisi PDIP Dukung Perangi Bandit Pangan
Baca Selengkapnya