Penerima dana desa harus dibekali ilmu kelola administrasi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana meminta aparat desa tidak takut menggunakan alokasi dana desa (ADD). Meski ditemukan adanya penyalahgunaan dibeberapa daerah, tapi aparatur desa justru ditantang untuk bisa menggunakan dengan pertanggung jawaban yang transparan.
Haris melihat, terdapat masalah mendasar yang membuat aparatur desa menjadi korban. Menurutnya, sebelum menggulirkan program ini, pemerintah pusat memang belum mematangkan penerima ADD untuk bisa dimintai pertanggung jawaban secara rinci.
"Ini ada masalah mendasar yang tidak dimiliki oleh aparatur desa dan juga tidak dipersiapkan secara maksimal oleh pemerintah pusat sebelum menggulirkan program ini," ujarnya, Kamis (14/9).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang membantu desa dalam program ini? Nantinya, pengelolaan sampah di tempat itu akan bekerja sama dengan SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi) Indonesia melalui Program Hijau dan Voices For Just Climate Action (VCA).
-
Siapa yang menjalankan program Desa Devisa? Desa Devisa adalah program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dilansir dari laman resmi Diskominfo Jatim.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
Ia melihat, aparatur desa tidak siap dalm mengelola dana desa yang nominalnya sangat besar. Dana yang besar tersebut, menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi aparatur desa. Apalagi, mereka tidak dibekali mekanisme yang jelas dan mendetail untuk mengelola dana desa tersebut.
"Jadi ada kolerasi yang sangat erat antara dana desa dengan kesiapan apaturnya. Jika secara mekanisme dan administrasi tidka siap, maka aparatur desa yang menjadi korban," ungkapnya.
Secara pribadi, Haris sudah memprediksi permasalahan ini akan terjadi. Indikasi yang sangat jelas adalah tidak adanya panduan mekanisme penggunaan dana desa dan sistem pelaporan yang diberikan kepada apratur desa.
"Dengan kata lain, infrastruktur pengelolaan dana desa tersebut belum dipahami secara menyeluruh oleh aparatur desa. Sehingga saat pemeriksaan ditemukan hal yang melanggar meski mungkin aparatur desa tidak melakukan korupsi," katanya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan pendampingan kepada aparatur desa dalam pengelolaan ADD tersebut. Jika tidak, maka akan banyak apatur desa yang menjadi korban akibat ketidak pahamanan dan penggunaan dan pengelolaan ADD tersebut.
"Supervisi harus secara simultan masuk ke setiap desa. Sehingga semua aparatur desa bisa mpaham secara komprehensif dalam pengelolaa ADD ini," tegasnya. (mdk/paw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.
Baca SelengkapnyaDengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaWahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaDampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaHarapan Anies agar desa menjadi lebih mandiri demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan itu, ia berpesan agar aparat desa mengikuti kegiatan tersebut dengan serius.
Baca SelengkapnyaFatoni sebagai keynote speech membahas isu terkini terkait pengelolaan keuangan negara untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaPerlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca Selengkapnya