Penerima KIP 2017 ditarget 16,4 juta siswa keluarga miskin dan yatim

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan laporan pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1).

Kepada Presiden Jokowi, Menko PMK mengatakan dalam kesempatan ini hadir sebanyak 2.844 anak yatim piatu dari panti asuhan se-Jabodetabek, yang menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Anak-anak yatim piatu ini merupakan bagian dari sasaran penerima KIP tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 16,4 juta siswa dari keluarga miskin, termasuk peserta didik yatim piatu dari sekolah maupun panti sosial/panti asuhan" jelas Menko PMK.

Selanjutnya masih dalam laporannya, Puan menyebutkan total jumlah anak yatim piatu yang terdata hingga saat ini sebanyak 896.781 anak. Pada tahun 2016, anak yatim piatu penerima KIP sebanyak 158.933 anak, dan sisanya sejumlah 736.848 anak yang belum mendapatkan KIP dipastikan akan memperoleh manfaat dana program ini di tahun 2017.

Pemberian KIP untuk anak-anak yatim piatu ini merupakan wujud nyata dari arahan Presiden untuk membangun pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas di tahun 2017.

"Semoga pemberian ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di negara kita tercinta" harapnya.

Menko PMK menjelaskan ada tiga hal tiga hal penting yang akan dibahas pada acara yang diselenggarakan selama tiga hari, 25 hingga 27 Januari 2017.

Pertama, peningkatan pemerataan layanan pendidikan meliputi optimalisasi program Indonesia Pintar (PIP) dan optimalisasi pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran.

Kedua, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing yang mencakup implementasi Kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, peningkatan daya saing melalui pendidikan kejuruan dan keterampilan, peningkatan kualitas dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan serta penguatan sistem penilaian.

Sedangkan yang terakhir adalah mengenai penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang mencakup sinergi Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta penguatan kelembagaan dan tata kelola satuan pendidikan dan kebudayaan.

Acara yang mengambil tema 'Bersama Membangun Pendidikan dan Kebudayaan yang Merata, Berkeadilan dan Berkualitas' ini juga dihadiri oleh kurang lebih 1045 peserta yang terdiri dari internal Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, unsur Organisasi Guru, Unit Teknis Kebudayaan, Lembaga Sensor Film, Dewan Kesenian Propinsi, serta Lembaga Mitra Internasional yang selama ini mendukung program-program pendidikan dan kebudayaan. Hadir pula pada acara pagi ini Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono dan Anggota DPRD Jakarta.