Pengacara Fatia Ingatkan Luhut soal Covid Terkendali yang Dibantah Jokowi
Merdeka.com - Kuasa hukum Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani mengingatkan Menko Marvea Luhut Binsar Pandjaitan soal pernyataannya yang langsung dibantah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu Luhut dengan tegas mengatakan Covid-19 di Indonesia masih terkendali.
"Kalau (Fatia) diminta minta maaf lalu kemudian mengatakan (hasil kajian) itu fitnah. Saya ingin mengutip lagi salah satu pernyataan Pak Luhut," kata Julius dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/9).
"Pak Luhut ketika wabah Covid-19 sedang meningkat pernah diberitakan menyampaikan 'Mana yang bilang Covid-19 tidak terkendali, bawa ke saya. Saya tunjukkin mukanya.'"
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Sayangnya, pernyataan Luhut ketika itu langsung dibantah Presiden Jokowi beberapa hari kemudian. "Presiden Jokowi menyatakan Covid belum terkendali," katanya.
Lantas, Julius mempertanyakan jika ia mengambil langkah pidana terhadap diskusi publik soal hasil kajian yang ditemukan , lalu bagaimana dengan pernyataan tersebut.
"Bayangkan dia tidak bisa menempatkan dirinya ketika dikritik adalah posisi dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah. Dan dibantah Presiden langsung," ucapnya.
Hal itu yang kemudian membuat Julius mendugaan bahwa pelaporan Luhut terhadap Haris dan Fatia merupakan hal yang personal.
Setali tiga uang, Julius juga menduga bahwa tujuan pelaporan bukan mengoreksi kajian tetapi untuk kriminalisasi.
"Tujuannya bukan mengoreksi kajian tapi memang diarahkan langsung mengkriminalisasi Haris Azhar dan Fatia. Oleh sebab itu, langsung muncul dalam somasi ancaman pemidanaannya. Jelas ini arahnya ke sana," tegasnya.
Sebelumnya, dalam gugatannya Luhut menuntut Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti membayar ganti rugi Rp100 miliar karena diduga telah mencemarkan nama baik kliennya.
Jika gugatan dikabulkan uang akan disumbangkan ke masyarakat Papua.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat untuk terlebih dahulu mencari kebenaran dari setiap isu yang beredar di ruang publik atau media sosial
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memuji integritas Presiden Jokowi dalam memimpin negeri
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaSudah hampir sebulan Menko Luhut dirawat di Singapura,
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar wamentan.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaJokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menangani kabut asap.
Baca SelengkapnyaMeutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca Selengkapnya