Pengacara Rizieq Syihab Hadirkan 'Tamu Tak Diundang' di Sidang Praperadilan

Merdeka.com - Kubu Habib Rizieq Syihab mengajukan atau menghadirkan dua orang saksi fakta dalam lanjutan sidang praperadilan penetapan tersangka Rizieq. Ia menjadi tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Kuasa Hukum Rizieq, Muhammad Kamil Pasha mengatakan, dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni yang pernah datang ke acara maulid nabi serta pernikahan Syarifah Najwa Shihab dengan Habib Irfan Alaydrus.

"Saksi fakta dua orang dulu, mereka hadir di acara maulid nabi dan hadir di acara pernikahan tanpa diundang dan dialah yang ikut berkerumun, masyarakat itu ikut berkerumun kita hadirkan jadi saksi," kata Kamil di PN Jaksel, Rabu (6/1).

Alasan pihaknya menghadirkan dua saksi tersebut, lanjut Kamil, untuk membuktikan jika mereka datang bukan karena ada perintah dari Rizieq melainkan inisiatif sendiri.

"Maksudnya kan ini yang jadi masalah soal menurut versi penyidik dilarang berkerumun. Nah orang yang ikut berkerumun ini kita hadirkan jadi saksi, apakah dia ikut atas perintah Habib Rizieq atau bukan atau dia datang sendiri," jelasnya.

"Faktanya kita hadirkan, karena dia datang sendiri tanpa diundang," tambahnya.

Serahkan 40 Bukti

Kuasa Hukum Habib Rizieq Syihab, Alamsyah Hanafiah mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sebanyak 40 bukti kepada hakim. Salah satunya yakni terkait penetapan tersangka kliennya tersebut.

"40 Itu meliputi yang paling penting satu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari polisi ke Kejaksaan Tinggi," kata Alamsyah di PN Jaksel, Rabu (6/1).

Selain itu, pihaknya juga menyerahkan bukti surat lainnya yaitu dua surat perintah penyidikan dengan tanggal yang berbeda. Lalu, ada juga surat pemberitahuan hukuman administrasi kepada pihak FPI dan Rizieq tentang masalah kerumunan.

"Ada surat pemberitahuan hukuman administrasi kepada pihak FPI dan Habib Rizieq tentang masalah berkerumun menghadiri acara maulid nabi yang memberikan denda Rp 30 juta dan Rp 20 juta jadi total Rp 50 juta," jelasnya.

Dengan begitu, ia beranggapan seseorang tidak dapat dihukum secara dua kali dalam kasus yang sama.

"Jadi dengan itu berarti secara administrasi dia sudah dihukum, sudah dibayar. Makanya seseorang tidak boleh dihukum dua kali dalam kasus yang sama begitu, intinya begitu," pungkasnya.