Pengadangan Neno Warisman, Gerindra minta Kapolda dan Kabinda Riau dicopot
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Kepala Kepolisian Daerah Riau dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Riau dicopot. Hal itu terkait pengadangan aktivis gerakan tagar 2019 ganti presiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Sabtu (25/8).
"Perlu ada evaluasi. Kalau enggak beres, mau Kabinda, mau Kapolda, kalau enggak beres, ya copot saja. Banyak yang mau jadi kepala polda, kabinda, masih banyak orang-orang lebih berintegritas," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/8).
Dia mempertanyakan alasan polisi melarang digelarnya deklarasi karena dianggap mengganggu keamanan. Wakil Ketua MPR itu menilai sedianya menjadi tugas aparat keamanan.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Siapa yang dapat memberhentikan presiden? Selain itu, amandemen ketiga pada tahun 2001 menambahkan pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 yang mengatur tentang prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR, dengan syarat-syarat tertentu.
-
Siapa yang memberhentikan Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang akan membuka Rapimnas Gerindra? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membuka Rapimnas pada 30 Agustus.
-
Apa yang terjadi dengan Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
"Polisi dibiayai dengan uang negara, dengan dana yang cukup besar, memelihara, menjaga jalannya demokrasi, termasuk kalau ada pihak yang akan mengganggu demokrasi. Tugas polisi dengan uang negara itu, memimpin situasi itu," kata Muzani.
Muzani menilai meskipun kepolisian membeberkan alasan penolakan, tapi hal itu terkesan berat sebelah. "Meskipun kita sudah mendengar penjelasan polisi begini begono, tapi nggak bisa dihindari bahwa polisi berat sebelah," ucapnya.
Dugaannya itu diperkuat dengan pelibatan BNI atas pemulangan Neno Warisman ke Jakarta.
"Kabinda itu adalah tugasnya kalau membaca UU BIN, tugasnya adalah memberi informasi. Bukan tampil ke depan. Mungkin karena supaya dianggap kerja kali ya. Mungkin. Jadi kesannya jadi norak," kata dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain Risnandar, KPK juga dikabarkan tangkap dua kepala dinas dan satu Sekda.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, apa yang dilakukan aparat negara itu telah merendahkan derajat negara.
Baca SelengkapnyaGhufron kemudian menyinggung pentingnya OTT KPK untuk memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaAksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).
Baca SelengkapnyaRisnandar Mahiwa terjaring OTT KPK pada Senin (2/12), bersama 8 tersangka lainnya
Baca SelengkapnyaSelain Risnadar, KPK turut menetapkan dua orag lainnya sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaGibran dengan santai menjawab tudingan Aiman, dan meminta dia untuk membuktikan.
Baca SelengkapnyaSadar pemukulan itu sebuah kesalahan, AKBP Reinhard meminta maaf.
Baca SelengkapnyaKabaharkam Komjen Fadil Imran menantang Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Witjaksono buka-bukaan soal adanya aparat tidak netral di Pemilu 202
Baca SelengkapnyaPolisi akan memanggil Aiman untuk klarifikasi tuduhan komandan minta anggota pilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut diambil Arsjad dalam rangka menjaga netralitas dan tata kelola selama pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca Selengkapnya