Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum jadwalkan sidang kasus Ahok

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta telah menerima limpahan berkas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu dibenarkan Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi.

"Ya sudah, sudah, barusan kita terima dari Kajari Jakut oleh pak Kajari sendiri dan stafnya melimpahkan barusan. Barusan," tegas Hasoloan kepada merdeka.com saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jakarta, Kamis (1/12).

Selanjutnya, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu berkas tersebut, bila dianggap sudah lengkap segera diserahkan ke ketua pengadilan.

Orang lain juga bertanya?

"Nanti akan diberkaskan dulu semua kemudian oleh kepaniteraan diserahkan ke bapak ketua pengadilan. Nah setelah dipelajari dan menurut pengadilan itu adalah kewenangan pengadilan," lanjutnya.

Namun, dikarenakan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedang direnovasi, maka persidangan akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Nanti hakim yang akan tentukan hari persidangan. Iya nanti sidangnya di PN Jakarta Pusat. Kami sementara menggunakan gedung itu dulu, karena gedung lama kami yang di Sunter sedang dalam perbaikan," tandas Hasoloan.

Sebelumnya, pagi ini Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tiba di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Kedatangannya itu adalah untuk menandatangani berita acara pelimpahan berkas kasus dugaan penistaan agama kepada Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad dengan tegas mengatakan, berkas Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinyatakan telah lengkap atau P21 terkait kasus dugaan penistaan agama.

"Tahap pertama tersangka Ahok dan juga sesuai yang disampaikan Kapuspenkum kemarin sore, maka hari ini 30 Oktober 2016 Kejagung telah memutuskan, menyatakan bahwa perkara tersangka Basuki Tjahaja Purnama telah dinyatakan P21," tegas Rochmad kepada awak media di Kejaksaan Agung Negeri Republik Indonesia (Kejagung RI), Jakarta Selatan, Rabu (30/11).

(mdk/lia)