Pengakuan Arief, PNS yang kritik Menpan undangan nikah dibatasi

Merdeka.com - Arief Syaiful, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Negara (Setneg) tidak sepakat dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi soal larangan pejabat menggelar acara pernikahan yang mengundang lebih dari 1.000 orang. Menurut Arief, pemerintah tidak bisa mencampuri urusan warga negaranya, termasuk mengatur tamu undangan hajatan, kalau uang yang dikeluarkan itu bukan dari APBN.

"Saya tidak protes, tapi memberi masukan. Intinya saya mendukung hidup sederhana, penghematan saya sangat mendukung sepanjang melibatkan keuangan negara. Sekarang kalau uang pribadi, hak orang, untuk menggunakan, toh negara tidak dirugikan," kata Arief saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/12).

Jika uang yang dipakai adalah uang pribadi, ujar Arief, maka terserah si pemilik uang untuk memakainya.

"Misal saya bikin acara pakai uang saya, ya terserah saya. Intinya hak privat harus dihormati. Tapi kalau pakai APBN saya mendukung penghematan," imbuh Arief.

Arief sepakat harus ada pengawasan kepada para PNS, termasuk para pejabat agar tidak menggunakan uang negara untuk dihambur-hamburkan. Namun pengawasan itu menurutnya tidak dengan cara merampas hak orang lain.

"Pengawasannya harus ditingkatkan. Bukan hak orang dilarang. Kalau orang diindikasikan korupsi, ya silakan diproses," ujar alumni Universitas Parahyangan Bandung dan Seoul National University ini.

Arief mengaku didukung oleh teman-temannya sesama PNS di Setneg, terkait surat protesnya kepada Menpan. Dia pun juga sepakat dengan atasannya, Mensesneg Pratikno yang menyatakan perbedaan berpendapat memang harus dijunjung tinggi.

"Intinya, saya cinta negeri ini, saya peduli negeri ini. Justru saya peduli saya memberi masukan. Kalau saya tak peduli, ya saya cuek," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi kembali mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang pejabat negara menyelenggarakan pernikahan anaknya dengan bermewah-mewah. Dengan alasan, pejabat negara harus hidup sederhana.

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 itu menjelaskan tentang Gerakan Hidup Sederhana. Isi dari SE nomor 13 tahun 2014 tersebut memuat beberapa point penting, di antaranya mulai 1 Januari 2015, aparatur sipil negara (ASN) diimbau untuk membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara. Seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya dengan maksimal 400 undangan, serta membatasi jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang.

Instruksi Menteri Yuddy rupanya membuat seorang PNS di Sekretariat Negara, Arief Syaiful, gerah. Tak mau jadi jago kandang, dia langsung melayangkan kritik pada politikus Hanura itu.

Surat kritik itu dia unggah ke laman akun pribadinya di Facebook. "Kritik saya adalah pemerintah seharusnya tidak perlu mencampuri urusan pribadi seseorang (misal pernikahan), terlebih urusan itu tidak menggunakan uang negara," tulis Arief.