Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat: 7 Tahun Pemerintahan Jokowi Memasuki Episode New Kleptocracy

Pengamat: 7 Tahun Pemerintahan Jokowi Memasuki Episode New Kleptocracy Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Bali. ©Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Jelang 2 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode keduanya, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai saat ini pemerintah yang dipimpin memasuki episode new kleptocracy. Tidak hanya itu, dia juga menilai secara politik Indonesia berada pada titik terendah demokrasi.

"7 Tahun Jokowi, saya melihat pemerintahan ini memasuki episode new kleptocracy. Secara politik Indonesia saat ini berada pada titik terendah demokrasi," katanya kepada merdeka.com,Selasa (19/10).

Dia membeberkan secara etimologis, istilah kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni klepto dan kratein yang berarti kekuasaan yang diperintah oleh para pencuri, para maling yang bertopeng penguasa yang dipilih secara elektoral. Karena berkuasa kata dia maka memiliki pengaruh.

Pada titik tersebut kekuasaan mempengaruhi berbagai kebijakan. Dia menilai kleptokrasi pada era Jokowi ini sedang mengalami pola baru atau bentuk baru kleptokrasi. Dia menjelaskan pengusaha sekaligus penguasa adalah wajah empirik yang paling berpotensi menjadi kleptokrat. Celakanya kata dia di Indonesia fenomena ini masuk ke eksekutif dan legislatif.

"Lebih celaka lagi pola kekuasaan saat ini ada semacam persekongkolan antara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang berwatak predatoris," bebernya.

Bahkan oligarki predator ini bisa membeli semua perhelatan elektoral, juga membiayai pendengung atau buzzer untuk melindungi persekongkolan. New kleptocracy kata dia gemar memproduksi undang-undang untuk memudahkan para kleptokrat menumpuk kekayaan.

"Sebut saja misalnya Undang-Undang Minerba (2020) dan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja (2020)," jelasnya.

Dengan cara tersebut kata dia pada akhirnya dengan mudah membancak (bancakan) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), membancak kekayaan alam dan mengeksploitasi buruh. Pola persekongkolan seperti ini kata dia adalah ciri utama new kleptocracy atau kleptokrasi baru.

Tidak hanya itu dia juga mengatakan kekuasaan era Jokowi kini makin empirik melemahkan institusi KPK (2019 - 2021). Hal tersebut kata dia terlihat dimana KPK mestinya berfungsi untuk memberantas para kleptokrat itu tetapi justru semakin terjerumus dalam jurang new kleptocracy.

"Nah pelemahan institusi pemberantas korupsi adalah ciri paling sempurna dari new kleptocracy itu !" tegasnya.

Tidak hanya itu, dia juga menilai pada pemerintah Jokowi secara empirik tingginya perilaku korupsi di Indonesia. Menurut catatan KPK angka yang ditemukan mencapai 60 % pelakunya adalah politisi pada 2015. Kemudian korupsi yang tinggi menjadi faktor mundurnya demokrasi.

"Logika sederhananya demi menutupi korupsi upaya kritik seringkali dibelenggu dengan berbagai cara. Meminjam perspektif John Keane dalam bukunya New-despotism, ada semacam dominasi dari negara untuk membatasi aktivitas warga negara di tengah tatanan politik yang mengklaim demokrasi," bebernya.

Dia juga menjelaskan terjadi pembelengguan kebebasan berpendapat oleh elit kekuasaan. Hal tersebut kata dia tentu mengurangi skor indeks demokrasi.

"Jika 60 % korupsi dilakukan politisi yang angka korupsinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah, bahkan tega mengkorupsi uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin, dan politisi adalah aktor utama kekuasaan maka ada benarnya jika disimpulkan bahwa rezim ini adalah rezim kleptokrasi (kekuasaan para maling)," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: KPK Blak-blakan Modus Baru Koruptor Berevolusi Makin Licik Rampok Duit Rakyat
VIDEO: KPK Blak-blakan Modus Baru Koruptor Berevolusi Makin Licik Rampok Duit Rakyat

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengungkap modus baru koruptor yang terus berevolusi semakin licik merampok uang rakya

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP: Saya Bandingkan Kekuasaan Soeharto dan Jokowi, Sebenarnya Ada Kemiripan
Hasto PDIP: Saya Bandingkan Kekuasaan Soeharto dan Jokowi, Sebenarnya Ada Kemiripan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinan lewat Pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan! Hasto Bongkar Operasi Jokowi Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar dan PDIP
VIDEO: Kejutan! Hasto Bongkar Operasi Jokowi Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar dan PDIP

Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!
Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!

Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Oligarki adalah Sistem Pemerintahan yang Dipegang Sekelompok Orang, Ketahui Ciri-Cirinya
Oligarki adalah Sistem Pemerintahan yang Dipegang Sekelompok Orang, Ketahui Ciri-Cirinya

Sistem pemerintahan oligarki memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPK Sebut Dinasti Politik Jadi Virus Pembunuh Demokrasi
Mantan Ketua KPK Sebut Dinasti Politik Jadi Virus Pembunuh Demokrasi

Busyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir
Jokowi: Korupsi Sekarang Makin Canggih, Menggunakan Teknologi Mutakhir

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya
Respons Jokowi Disebut Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP: Katanya Golkar, Masa Semuanya

Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah
Reaksi Keras Akademisi hingga Aktivis Usai MK Kabulkan Syarat Cawapres Pengalaman Kepala Daerah

Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.

Baca Selengkapnya
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024

Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi
Hasto Bongkar Jokowi Ingin Ambil Alih Golkar dan PDIP, Ada Menteri Ditugaskan jadi Juru Lobi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.

Baca Selengkapnya