Pengamat: 7 Tahun Pemerintahan Jokowi Memasuki Episode New Kleptocracy
Merdeka.com - Jelang 2 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode keduanya, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai saat ini pemerintah yang dipimpin memasuki episode new kleptocracy. Tidak hanya itu, dia juga menilai secara politik Indonesia berada pada titik terendah demokrasi.
"7 Tahun Jokowi, saya melihat pemerintahan ini memasuki episode new kleptocracy. Secara politik Indonesia saat ini berada pada titik terendah demokrasi," katanya kepada merdeka.com,Selasa (19/10).
Dia membeberkan secara etimologis, istilah kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni klepto dan kratein yang berarti kekuasaan yang diperintah oleh para pencuri, para maling yang bertopeng penguasa yang dipilih secara elektoral. Karena berkuasa kata dia maka memiliki pengaruh.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Apa itu kleptomania? Kleptomania adalah gangguan yang membuat penderitanya sulit menahan diri dari keinginan untuk mencuri.
Pada titik tersebut kekuasaan mempengaruhi berbagai kebijakan. Dia menilai kleptokrasi pada era Jokowi ini sedang mengalami pola baru atau bentuk baru kleptokrasi. Dia menjelaskan pengusaha sekaligus penguasa adalah wajah empirik yang paling berpotensi menjadi kleptokrat. Celakanya kata dia di Indonesia fenomena ini masuk ke eksekutif dan legislatif.
"Lebih celaka lagi pola kekuasaan saat ini ada semacam persekongkolan antara oligarki politik dan oligarki ekonomi yang berwatak predatoris," bebernya.
Bahkan oligarki predator ini bisa membeli semua perhelatan elektoral, juga membiayai pendengung atau buzzer untuk melindungi persekongkolan. New kleptocracy kata dia gemar memproduksi undang-undang untuk memudahkan para kleptokrat menumpuk kekayaan.
"Sebut saja misalnya Undang-Undang Minerba (2020) dan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja (2020)," jelasnya.
Dengan cara tersebut kata dia pada akhirnya dengan mudah membancak (bancakan) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), membancak kekayaan alam dan mengeksploitasi buruh. Pola persekongkolan seperti ini kata dia adalah ciri utama new kleptocracy atau kleptokrasi baru.
Tidak hanya itu dia juga mengatakan kekuasaan era Jokowi kini makin empirik melemahkan institusi KPK (2019 - 2021). Hal tersebut kata dia terlihat dimana KPK mestinya berfungsi untuk memberantas para kleptokrat itu tetapi justru semakin terjerumus dalam jurang new kleptocracy.
"Nah pelemahan institusi pemberantas korupsi adalah ciri paling sempurna dari new kleptocracy itu !" tegasnya.
Tidak hanya itu, dia juga menilai pada pemerintah Jokowi secara empirik tingginya perilaku korupsi di Indonesia. Menurut catatan KPK angka yang ditemukan mencapai 60 % pelakunya adalah politisi pada 2015. Kemudian korupsi yang tinggi menjadi faktor mundurnya demokrasi.
"Logika sederhananya demi menutupi korupsi upaya kritik seringkali dibelenggu dengan berbagai cara. Meminjam perspektif John Keane dalam bukunya New-despotism, ada semacam dominasi dari negara untuk membatasi aktivitas warga negara di tengah tatanan politik yang mengklaim demokrasi," bebernya.
Dia juga menjelaskan terjadi pembelengguan kebebasan berpendapat oleh elit kekuasaan. Hal tersebut kata dia tentu mengurangi skor indeks demokrasi.
"Jika 60 % korupsi dilakukan politisi yang angka korupsinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah, bahkan tega mengkorupsi uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin, dan politisi adalah aktor utama kekuasaan maka ada benarnya jika disimpulkan bahwa rezim ini adalah rezim kleptokrasi (kekuasaan para maling)," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengungkap modus baru koruptor yang terus berevolusi semakin licik merampok uang rakya
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinan lewat Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaSistem pemerintahan oligarki memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaBusyro menilai jika di Pemilu 2024 etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaNamun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca Selengkapnya