Pengamat: Anggaran Lembaga Tak Jelas Bisa Difokuskan untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, anggaran bukan masalah jika pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Trubus menilai, pemerintah dapat melakukan efisiensi di sejumlah kementerian dan lembaga.

"Jadi kalau caranya bagaimana itu kebijakan publik menyoroti bagaimana kementerian dan lembaga melakukan efisiensi. Artinya semua hal-hal yang terkait dengan kementerian lembaga yang banyak anggaran tidak jelas itu bisa difokuskan untuk vaksin," ujar Trubus dalam diskusi, Sabtu (19/12).

Menurutnya, kementerian dan lembaga bisa berhemat dengan memotong anggaran untuk perjalanan dinas dan studi banding. Ditambah, Trubus menilai ada anggaran BUMN yang bisa digunakan.

Namun transparansi dari pemerintah perlu menjadi perhatian. Saat Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin Covid-19 gratis, harus dijelaskan merek vaksin apa yang gratis.

Sebab, ada berbagai jenis vaksin seperti Moderna, Pfizer, hingga Sinovac yang baru datang. Menurut Trubus, pemerintah harus menjelaskan hal ini.

"Apakah semua harus gratis juga. Ini harus ada penjelasan. Presiden mengatakan vaksin gratis, tapi vaksin yang mana? kalau memang gratis, apakah satu merek yang gratis, Sinovac tok karena kebetulan harganya paling murah?" katanya.

Selain itu, Trubus menyoroti komunikasi publik oleh pemerintah. Hal ini menjadi penting ketika menyampaikan kebijakan vaksin gratis ini. Supaya tidak memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintah yang membuat masyarakat enggan mengikuti vaksinasi.

Ia mengungkit kembali kebijakan tes Covid-19 yang mengenai harga baru diatur belakangan. Ketika banyak rumah sakit mematok harga tinggi sebelum pemerintah memberlakukan standar. Hal itu sangat merugikan publik.

"Jadi kalau misalnya mereka mau public trust jalan program jalan. Kalau muncul resistensi ini membuat pemerintah harus kerja keras," kata Trubus.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat dan tanpa ada persyaratan apapun. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo terkait vaksinasi Covid-19. Kemenkes akan memastikan kesiapan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan sistem distribusi untuk pelaksanaan vaksinasi.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa vaksin Covid-19 gratis tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di BPJS Kesehatan.

"Sekali lagi, vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat tanpa persyaratan apapun," tegasnya dalam Keterangan Pers Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 'Perkembangan Penyiapan Vaksin COVID-19' yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Jumat (18/12)

Dikatakan Siti Nadia bahwa setelah skema dan mekanisme vaksinasi rampung, akan segera dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. "Saat ini, Kemenkes sedang berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan penyesuaian dan pendalaman skema serta mekanisme vaksinasi. Setelah dirampungkan akan kami sosialisasikan segera kepada pemerintah daerah dan masyarakat," katanya.

Program vaksinasi Covid-19 adalah prioritas pemerintah dan akan dilaksanakan secara bertahap setelah dikeluarkannya izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (Badan POM) dan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta seiring dengan ketersediaan vaksin.