Follow
Pengamat CSIS Pesimis Jokowi Bisa Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim
Merdeka.com - Pengamat politik Centre Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandez pesimis dengan rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara. Di mana rencananya ibu kota akan dipindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
Arya mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota tersebut akan tertahan di DPR. Sebab, dia meyakini, pengesahan rancangan beleid di tangan Parlemen akan berjalan alot.
"Saya melihat cukup rumit, peta politik di DPR tentu tak mudah bagi pemerintah memuluskan perubahan rancangan Undang-Undang tersebut, mungkin soal konsekuensi hukum pemindahan itu yang membuat banyaknya perubahan," katanya di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
-
Bagaimana rencana pemindahan ibukota gagal? Gagalnya gagasan ini diterapkan karena tiga alasan. Pertama, fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas, terutama untuk mendukung acara-acara nasional dan kenegaraan yang diprioritaskan oleh Sukarno saat itu, seperti Asian Games (1962), Ganefo (Games of The New Emerging Forces) (1963), dan Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963).
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Dia menduga, rencana Jokowi ini akan cukup sulit untuk bisa diselesaikan. Namun bukan tidak mungkin, pemindahan ibu kota dapat berjalan mulus bila pemerintah mampu berbicara dengan partai-partai di Senayan.
"Jadi paling pertama didekati presiden adalah partai pendukung, jelaskan sikap presiden dan posisi presiden dan rencana pemindahan ibu kota ini," ujarnya.
Diketahui secara resmi, Presiden Jokowi telah mengumumkan pernyataan terkait rencana pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Dia menilai hal ini dilakukan karena urgensi beragam faktor, mulai dari sosial, budaya, dan ekonomi yang bebannya dirasa tak lagi mampu dipikul oleh Jakarta dengan tata ruang yang semakin padat.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca Selengkapnya
Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca Selengkapnya
Dasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memastikan akan pindah kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca Selengkapnya