Pengamat hukum kritik perilaku advokat merekayasa sampai gelapkan fakta

Merdeka.com - Pengajar hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahpura menilai, panjangnya daftar advokat yang terjerat suap dan korupsi menunjukkan ada nilai-nilai yang hilang dari fungsi advokat untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan hukum serta martabat profesi. Menurutnya, profesi advokat juga berfungsi sebagai pendidik hukum. Pendidikan hukum adalah pendidikan kemanusiaan.

Menurutnya, seharusnya advokat meluruskan persoalan hukum kliennya agar kembali pada makna tercapainya tujuan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Ini yang hilang dan bablas dalam menjalankan profesi advokat kebanyakan malah kini jadi keliru bahkan melakukan hal yang bertentangan dengan etika dan nilai nilai keluhuran profesi sampai merekayasa, kesaksian palsu bahkan menggelapkan fakta," kata Azmi seperti dilansir Antara, Minggu (14/1).

Dia mengatakan, di sinilah makna etika seharusnya menjadi samudera hukum dengan memiliki keseimbangan kepentingan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur imunitas profesi pengacara. Namun bukan berarti advokat kebal hukum.

"Jadi hak imunitas dalam Pasal 16 UU Advokat tidak bisa menjadi tameng pembenar," katanya.

Hak imunitas itu berlaku sepanjang advokat mempertahankan kepentingan klien dengan itikad baik, proses jujur, dan tidak tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai- nilai prinsip moral serta mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Wach mencatat sejak 2005 sampai sekarang sebanyak 22 advokat terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diantaranya Fredrich Yunadi, pengacara Setya Novanto. Dari jumlah itu, 16 advokat terlibat dalam kasus penyuapan, empat advokat dalam kasus merintangi penyidikan dan dua advokat memberikan keterangan yang tidak benar.

"Perbuatan ini seolah-olah dilakukan demi kepentingan klien, padahal suap-menyuap sendiri sudah merupakan tindak pidana, terlepas dari siapa yang memberikan suap," kata Peneliti lCW Lalola Easter di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/1).