Pengamat Media: Obor Rakyat Lebih Provokatif dari Tabloid Indonesia Barokah
Merdeka.com - Maraknya pemberitaan Tabloid Obor Rakyat disikapi netral oleh pengamat media Agus Sudibyo. Dia mengatakan, bahwa keberadaan tabloid yang diklaim sebagai partisan pasangan calon tertentu, belum bisa dicap setara dengan kemunculan Obor Rakyat dalam Pemilu 2014.
"Dibandingkan dengan obor rakyat jauh sekali, ini tidak sekasar obor rakyat, tapi (Indonesia Barokah) sesuatu yang harus dikritik, kalau bicara kaidah jurnalisme yang baku ya," kata Agus dalam diskusi bertema 'Indonesia Barokah Karya Jurnalistik atau Opini', di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (30/1).
Menurut Direktur Indonesia New Media Watch ini, bila dikaji perspektif jurnalistik, Tabloid Indonesia Barokah jelas tak memenuhi unsur kelayakan diperlukan untuk sebuah media. Agus menilai, Tabloid Indonesia Barokah tidak berimbang, cenderung menghakimi dengan menulis soal Prabowo, HTI, dan 212 yang tidak diwawancara.
-
Siapa yang menjadi redaktu Majalah Indonesia? Keterlibatannya di majalah tersebut membuat Suparna makin marah terhadap kalangan penjajah. Ia lantas dipercaya sebagai redaktu Majalah Indonesia dan menerbitkan berbagai tulisan yang provokatif dan mengajak rakyat untuk melawan kekuasaan Belanda.
-
Mengapa cover Majalah Tempo tentang Gibran di Kaskus disebut tidak bertanggung jawab? 'Tempo tidak pernah membuat cover seperti ini. Tindakan ini jelas tidak bertanggungjawab itu merugikan Tempo. Kami berharap publik tidak mempercayainya,' kata Setri saat dihubungi Selasa (3/9).
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa Raja Pers Indonesia? Berkat kontribusinya di dunia pers, nama Dja Endar Moeda selalu dikenang dan menjadi sosok penting dalam profesi jurnalistik Indonesia.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Bagaimana Media Center Indonesia Maju meluruskan informasi? Media center ini akan dipergunakan untuk menyampaikan data-data yang bersinggungan dengan pemerintahan. Sebab, di tahun politik bertebaran data-data yang tidak valid. 'Media center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman untuk mengkroscek karena inikan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog,' kata Bahlil, saat konferensi pers.
"Jadi tidak cover both side, tidak berimbang. Kalau bicara kaidah jurnalisme baku ya. Apalagi secara kelembagaan, harusnya media sebelum beroperasi diurus syaratnya. syaratnya apa? punya PT, wartawannya punya sertifikat," jelas Agus.
Ditambahkan Pengamat Politik Karyono Wibowo, inti dari Tabloid Indonesia Barokah dan Obor Rakyat adalah saling bertujuan untuk kepentingan elektoral. Menurutnya, keduanya sama-sama tidak cover both side dalam wawancara yang tidak berimbang.
Terlebih, menurut Direktur eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini, aspek narasi Indonesia Barokah tidak semenyeramkan bila dibanding Obor Rakyat. Begitu pula dari sisi tampilan depan. Menurut dia, Obor Rakyat mengandung hal fitnah sulit diverifikasi. Beda dengan Indonesia Barokah yang isinya kumpulan berita yang sudah terpublikasi, namun disisipkan opini penulis.
"Jadi, Obor lebih provokatif ketimbang ini. Persamaannya dari media propaganda, dan media framing ini didesain untuk kepentingan kontestasi. Indonesia Barokah ini fungsinya menurut saya melakukan counter dari peristiwa sebelumnya, counter isu miring diarahkan ke calon tertentu, yang disebut tidak pro islam dan mengkriminalisasi ulama," katanya.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi
Baca SelengkapnyaPrabowo Soal Pers: Check dan Balance untuk Penguasa, Kadang Sakit Hati Kalau Dibaca
Baca SelengkapnyaMereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.
Baca SelengkapnyaSebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaCEO KBA News, Ramadhan Pohan menyatakan nama medianya telah dicatut untuk menyebarkan informasi tersebut
Baca SelengkapnyaSapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya