Pengamat nilai pemerintah & Freeport sama-sama tak patuhi kontrak

Merdeka.com - Polemik perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia tak kunjung menemui titik temu. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai terdapat dua permasalahan yang menggelayut jika membahas keberadaan Freepot di dalam negeri.

Pertama, ketidakmampuan PT Freeport Indonesia menjalankan Undang-Undang Mineral Energi Batuan (Minerba) dan lemahnya pemerintah Indonesia menekan Freeport untuk menjalankan UU tersebut. Permasalahan kedua terkait konsistensi kedua belah pihak dalam menjalankan kontrak karya.

"Dalam kasus Freeport berkaitan dua hal. Pertama Freeport tidak mampu menjalankan UU Minerba dan elit Indonesia tidak mampu untuk menekan Freeport menjalankan UU Minerba, kedua konsistensi kedua belah pihak dalam kontrak karya," ujar Daeng saat diskusi bertema 'Menggali Freeport diantara Kepentingan Asing atau Kedaulatan Indonesia', Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (22/11).

Permasalahan paling mendasar, lanjut Daeng, yakni Pemerintah Indonesia tidak mengetahui secara persis jumlah emas yang dikeruk dan keuntungan yang didapat perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Seharusnya, Freeport memberikan laporan dasar saja perihal aktifitas pertambangan yang dilakukan Freeport.

Kisruh semakin berlarut, tambah Daeng, ketika penguasa di dalam negeri hanya mementingkan perutnya sendiri daripada kerugian yang diterima negara. Belum lagi Indonesia dirasa tidak cukup percaya diri dalam mengelola pertambangan yang ada di bumi cendrawasih tersebut.

Faktor inilah yang dimanfaatkan oleh Freeport untuk tetap mengekploitasi kekayaan emas yang ada di Papua. Hingga saat ini pun PT Freeport masih belum membangun smelter, alasan ini yang seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kontrak Freeport menurut Daeng.

"Ketika mereka mengambil pilihan maka kepentingan ppribadi lebih utama daripada kepentingan negara. Masih jauh panggang daripada api," tandasnya.