Pengamat : Pengingkaran janji bisa coreng nama Gubernur Jawa Timur

Merdeka.com - Kemunculan surat komitmen Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk mendukung Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur menjadi Gubernur membuat persaingan politik memanas. Apalagi, Partai Demokrat juga mengeluarkan selebaran bergambar Gubernur Jatim untuk memenangkan Khofifah Indar Parawansa.

Pengamat Komunikasi Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, D. Jupriono, menilai, keberadaan surat perjanjian antara Soekarwo dengan Saifullah Yusuf dengan disaksikan kiai-kiai Jawa Timur sangat riskan. Surat tersebut bisa membuat nama baik Gubernur Soekarwo tercoreng, jika Gubernur Soekarwo atau Pakde Karwo mengingkarinya.

"Integritas moral sebagai orang nomor satu di Jawa Timur akan tercoreng jika mengingkari surat yang disaksikan kiai-kiai," katanya.

Surat perjanjian yang dibuat sebelum menjadi Gubernur priode kedua, ungkap dia merupakan surat perjanjian mengikat secara moral kepada keduanya yakni Pakde Karwo sebagai Gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai Wakil Gubernur. Untuk itu, kedua sosok tokoh di Jatim ini harus pandai-pandai menyikapi surat perjanjian yang telah dibuat atas kesepakatan bersama masa lalu.

Secara hukum formal, ungkap Jupriono, surat yang ditandatangani di Kediri tanggal 12 Januari 2013, berisi Ikrar Kesepakatan Pasangan Cagub-Cawagub Jawa Timur 2014-2019 tidak bisa diberlakukan. Jika pihak pertama dalam hal ini Gubernur Jawa Timur dianggap mengingkari janji, maka bentuk pengingkarannya tidak berpengaruh terhadap prosedur pemilihan atau mekanisme Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

"Kalau pihak pertama mengingkari, prosedur pemilihan dan mekanisme pemilihan gubernur tidak akan terganggu, atau membuat semua proses pilgub salah atau tidak sah," ujarnya.

Namun bentuk pengingkaran itu memberikan dampak sanksi sosial dan moral. Apalagi, pembuatan surat disaksikan kiai-kiai yang ada di Jatim. Dari pengingkaran ini masyarakat bisa menilai perilaku seorang pimpinan. Untuk itu, pihak-pihak terkait harus berhati-hati dalam menyikapi kesepakatan surat perjanjian.

Artinya, siapapun dalam hal pembuatan surat secara hukum tidak bisa diteruskan. Tetapi, sanksi sosial yang akan diterima karena ada pengingkaran kesepakatan yang terjadi selama ini. Padahal, Gubernur memiliki nilai positif di depan masyarakat, jika hanya karena persoalan pilgub terus memunculkan sikap ingkar, maka kondisi tersebut sangat merugikan, apalagi disisa kepemimpinan ini.

"Harusnya keduanya semakin akur dan memperlihatkan kepada masyarakat, kalau kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul berjalan mulus, tanpa ada kendala sedikit pun," terang dosen Untag ini.