Penganiayaan Penyidik KPK, Sespri Gubernur Minta Pemeriksaan Pindah ke Papua

Merdeka.com - Kuasa hukum pihak Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu (13/2). Ia menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua, T.E.A Heri Dosinaen terkait dugaan kasus penganiayaan pegawai KPK, yang akan berlangsung Kamis (14/2) besok.

"Baru saja menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan saksi untuk bapak Sekretaris Daerah Pemprov Papua, Bapak Heri sehubungan dengan aktivitas beliau mendampingi Pak Gubernur, tidak bisa datang untuk besok. Kita mengusulkan agar ditunda," ujarnya di lokasi, Rabu (13/2).

Selain itu, kedatangannya untuk mengajukan surat ke penyidik agar proses kasus ini dilakukan di Polda Papua. Ia berdalih agar Pemprov Papua tetap dapat menjalankan roda pemerintahan selama pemeriksaan.

"Kita juga menyerahkan hari ini surat adalah meminta agar penyidikan dilakukan di Polda Papua. Mengingat punya 20 saksi yang ada dalam peristiwa malam itu, ada pada saat itu hadir mendampingi Gubernur pada saat itu. Kita berharap bahwa Polda dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemerintah yang berjalan di Pemprov Papua," bebernya.

Dengan dua surat itu, pihaknya berharap penyidik dalam mengabulkannya.

"Kita berharap agar Direktur Ditreskrimum bisa menyetujui permohonan kita ini agar segera terungkap persoalan yang menjadi peristiwa yang dianggap ada dugaan tindak pidana," pungkas Roy.

Sebelumnya, Anggota Tim Biro Hukum KPK Indra Mantong Batti bersama dengan penyelidiki KPK Muhamad Gilang Wicaksono melayangkan laporan terkait kasus penganiayaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu telah terdaftar sejak Minggu, 3 Februari 2019 pukul 14.30 dan diterima oleh Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Dalam laporan itu juga pihak terlapor yang masih dalam lidik itu dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 211 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP.