Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengawasan BPOM tak maksimal, Puan sepakat diberi wewenang menindak

Pengawasan BPOM tak maksimal, Puan sepakat diberi wewenang menindak Razia obat kedaluwarsa di pasar Pramuka. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan BPOM membahas peredaran makanan dan obat palsu pekan ini. Dalam rapat itu akan dibicarakan upaya pengetatan pengawasan terhadap pendistribusian obat-obatan palsu, termasuk juga menindaklanjuti usulan DPR soal penambahan wewenang BPOM.

"Kita sedang melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan BPOM, kalau enggak salah besok kita akan rapat koordinasi kemudian kita akan tindaklanjuti agar ke depannya urusan-urusan obat-obatan yang ada di Indonesia," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

"Tentu bagaimana kemudian pendistribusian, mengecek obat-obatan yang ada di Indonesia ini tentunya akan kita perketat," sambung Puan.

Puan menilai BPOM memang perlu diberi wewenang tambahan. Sebab, selama ini pengawasan yang dilakukan BPOM tidak bisa maksimal dan menyeluruh karena tidak memiliki wewenang untuk menindak.

"Tentu saja kajian dari DPR, untuk perluasan kewenangan BPOM bisa segera ditindaklanjuti karena memang tanpa ada tangan-tangan yang bisa langsung ke bawah, enggak mungkin kemudian pengawasan yang dilakukan BPOM, bisa dilakukan menyeluruh," terangnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menginginkan adanya penguatan atau pemberian wewenang tambahan agar bisa melakukan penindakan langsung di lapangan. Penny menilai sejauh ini BPOM belum memiliki wewenang untuk menindak dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada para pelaku dan harus menunggu proses di kepolisian.

Keinginan itu disampaikan Penny dalam rapat panitia kerja pengawasan obat palsu bersama Komisi IX DPR, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan perwakilan Kejaksaan Agung.

"Kami menanti kewenangan penindakan yang bisa diterapkan dalam UU. Dalam Perpres itu, lebih ke penindakan yang bersifat sanksi administratif," kata Penny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9). (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Palsu
Pemerintah Perketat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Palsu

Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.

Baca Selengkapnya
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan

Ikrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Selengkapnya
BPOM Janji Bongkar Mafia Skincare, Termasuk Jika Libatkan 'Ordal'
BPOM Janji Bongkar Mafia Skincare, Termasuk Jika Libatkan 'Ordal'

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.

Baca Selengkapnya
Awas, Pengusaha Skincare Overclaim Bakal Ditindak
Awas, Pengusaha Skincare Overclaim Bakal Ditindak

Meskipun bahan baku skincare telah terdaftar, namun jika overclaim tetap akan ditindak BPOM.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kepala BPOM Kontrol Harga Obat di RI
Jokowi Minta Kepala BPOM Kontrol Harga Obat di RI

Taruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.

Baca Selengkapnya
BPOM Semarang Minta Dalam Waktu 2 Pekan Peredaran Roti Okko 'Bersih' dari Pasaran
BPOM Semarang Minta Dalam Waktu 2 Pekan Peredaran Roti Okko 'Bersih' dari Pasaran

Dari pantauan di lapangan, roti Okko biasanya masuk warung-warung kecil. Itu sebabnya, petugas juga diminta mendatangi warung di perkampungan.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Setor Jutaan Data UMKM untuk Dapat Sertifikasi BPOM
Erick Thohir Setor Jutaan Data UMKM untuk Dapat Sertifikasi BPOM

Masih banyak pelaku UMKM yang belum tersertifikasi BPOM.

Baca Selengkapnya
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Baca Selengkapnya
Heboh Anggur Muscat Mengandung Zat Kimia, DPR Omeli BPOM: Jangan Cuma Ngomong Ini Menurut Thailand, Kenapa Enggak Gerak?
Heboh Anggur Muscat Mengandung Zat Kimia, DPR Omeli BPOM: Jangan Cuma Ngomong Ini Menurut Thailand, Kenapa Enggak Gerak?

Irma pun meminta BPOM bekerjasama dengan Badan Karantina untuk menyelidiki peredaran anggur muscat.

Baca Selengkapnya
POM Kabupaten Tangerang Sita 9.598 Suplemen, Kosmetik dan Obat Tradisional Ilegal Asal AS
POM Kabupaten Tangerang Sita 9.598 Suplemen, Kosmetik dan Obat Tradisional Ilegal Asal AS

Rata-rata produk obat yang dilakukan penarikan diketahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keamanan maupun izin edar.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Asal Negara 415.000 Kosmetik Ilegal yang Diamankan Kementerian Perdagangan dan BPOM
Ternyata Ini Asal Negara 415.000 Kosmetik Ilegal yang Diamankan Kementerian Perdagangan dan BPOM

Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.

Baca Selengkapnya