Pengawasan BPOM tak maksimal, Puan sepakat diberi wewenang menindak
Merdeka.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan BPOM membahas peredaran makanan dan obat palsu pekan ini. Dalam rapat itu akan dibicarakan upaya pengetatan pengawasan terhadap pendistribusian obat-obatan palsu, termasuk juga menindaklanjuti usulan DPR soal penambahan wewenang BPOM.
"Kita sedang melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan BPOM, kalau enggak salah besok kita akan rapat koordinasi kemudian kita akan tindaklanjuti agar ke depannya urusan-urusan obat-obatan yang ada di Indonesia," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).
"Tentu bagaimana kemudian pendistribusian, mengecek obat-obatan yang ada di Indonesia ini tentunya akan kita perketat," sambung Puan.
-
Siapa yang mendesak BPOM untuk sosialisasi? Ia mendesak BPOM segera meningkatkan sosialisasi masif atas kebijakan anyar tersebut.
-
Dimana Kemenkumham menyelenggarakan pameran produk? “Dalam forum Temu Bisnis Tahap IV ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
-
Kapan BPOM Semarang melakukan pemeriksaan takjil? Fakta itu terungkap setelah tim Kefarmasian dan Perbekalan Medis Dinkes Tulungagung melakukan sidak mengambil sampel makanan dan aneka takjil di area sekitar MAJT Semarang, kamis (4/4).
-
Bagaimana cara BPOM Semarang memeriksa takjil? Fakta itu terungkap setelah tim Kefarmasian dan Perbekalan Medis Dinkes Tulungagung melakukan sidak mengambil sampel makanan dan aneka takjil di area sekitar MAJT Semarang, kamis (4/4).
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
-
Bagaimana cara BPOM mengantisipasi bahaya BPA? “Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pastinya memahami rencana pelabelan ini dan kami berharap dukungan semua pemangku kepentingan“
Puan menilai BPOM memang perlu diberi wewenang tambahan. Sebab, selama ini pengawasan yang dilakukan BPOM tidak bisa maksimal dan menyeluruh karena tidak memiliki wewenang untuk menindak.
"Tentu saja kajian dari DPR, untuk perluasan kewenangan BPOM bisa segera ditindaklanjuti karena memang tanpa ada tangan-tangan yang bisa langsung ke bawah, enggak mungkin kemudian pengawasan yang dilakukan BPOM, bisa dilakukan menyeluruh," terangnya.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menginginkan adanya penguatan atau pemberian wewenang tambahan agar bisa melakukan penindakan langsung di lapangan. Penny menilai sejauh ini BPOM belum memiliki wewenang untuk menindak dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada para pelaku dan harus menunggu proses di kepolisian.
Keinginan itu disampaikan Penny dalam rapat panitia kerja pengawasan obat palsu bersama Komisi IX DPR, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan perwakilan Kejaksaan Agung.
"Kami menanti kewenangan penindakan yang bisa diterapkan dalam UU. Dalam Perpres itu, lebih ke penindakan yang bersifat sanksi administratif," kata Penny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9). (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaIkrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca SelengkapnyaKepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca SelengkapnyaMeskipun bahan baku skincare telah terdaftar, namun jika overclaim tetap akan ditindak BPOM.
Baca SelengkapnyaTaruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.
Baca SelengkapnyaDari pantauan di lapangan, roti Okko biasanya masuk warung-warung kecil. Itu sebabnya, petugas juga diminta mendatangi warung di perkampungan.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pelaku UMKM yang belum tersertifikasi BPOM.
Baca SelengkapnyaProtes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca SelengkapnyaIrma pun meminta BPOM bekerjasama dengan Badan Karantina untuk menyelidiki peredaran anggur muscat.
Baca SelengkapnyaRata-rata produk obat yang dilakukan penarikan diketahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keamanan maupun izin edar.
Baca SelengkapnyaKebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaProduk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua.
Baca Selengkapnya