Pengelola media Islam sebut Jokowi zalim lebih buruk dari Orde Baru

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan ada 19 situs Islam yang disinyalir mengajarkan paham radikal. Bahkan, masyarakat dikatakan merasa terganggu dengan isi berita yang bersifat memecah belah itu.

Berbekal laporan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs tersebut. Hal itu berdasar pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Tindakan yang tanpa ada dialog ini menimbulkan berbagai kecaman. Para pengelola situs Islam ini ramai-ramai menggeruduk Kemenkominfo. Mereka menilai pemerintah mulai sewenang-wenang layaknya Orde baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di depan publik.

Berikut sumpah serapah pengelola media Islam nilai Jokowi bak Orde Baru, seperti dihimpun merdeka.com, Rabu (1/4):

Jokowi zalim blokir situs Islam

Pemimpin Redaksi dakwatuna.com, Samin Barkah meminta penjelasan dari pemerintah atas pemblokiran media Islam yang dikelolanya. Pihaknya tidak pernah mendapat pemberitahuan alasan pemblokiran tersebut."Tidak ada pemberitahuan, ibaratnya enggak ada asap enggak ada apa-apa. Tunjukkan oleh pemerintah, mana yang mengajarkan paham radikal," kata Samin saat dihubungi merdeka.com, Selasa (31/3).Menurutnya, Pemerintahan Joko Widodo telah melakukan penindasan kepada rakyat kecil lewat kebijakan pemblokiran situs Islam ini. Pemblokiran tersebut dinilai sebagai tanda pemerintah memiliki sifat otoriter."Penguasa sekarang ini zalim. Golkar yang besar saja diacak-acak apalagi media Islam yang kecil," terang dia.

Kemenkominfo tukang pasang plang

Pemimpin redaksi AQL Islamiccenter.com, Agus Soelarto mengatakan situs-situs media Islam diblokir pemerintah tidak memuat konten negatif seperti yang dituduhkan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan dinilai memberangus kebebasan pers tersebut."Kami mengajukan normalisasi situs-situs yang diblokir sesuai Pasal 16," kata Agus saat mediasi dengan pihak Kemenkominfo di lantai II, Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).Dia mengatakan, pihak Kemenkominfo harus menjelaskan dasar pemblokiran yaitu pengaduan masyarakat yang resah dengan situs-situs Islam. Jika ada masyarakat yang resah dengan situs-situs media Islam, kata dia, pihak Kemenkominfo harus memberikan data kepada sejumlah pengelola media Islam."Kalau tertutup untuk diskusi definisi radikal itu apa maka Kemenkominfo cuma tukang pasang plang, enggak melakukan proses intelektual," terang dia.

Jokowi lebih buruk dari Orde Baru

Pemimpin redaksi salam-online.com, Ubaidillah Salman membandingkan pemblokiran media rezim Orde Baru dengan Pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, saat Orde Baru dijelaskan poin-poin yang melanggar dalam pemberitaan."Dalam Orde Baru saja tak begini saat pemberedelan media, ketika dulu Menteri Penerangan jelaskan poin-poin mana saja yang dilanggar. Tapi ini tak ada klarifikasi terlebih dahulu kepada kami. Makanya ini lebih gila dari orde baru," kata Ubaidillah saat mediasi dengan pihak Kemenkominfo di lantai II gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).Dia mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya pemblokiran tersebut. Oleh karena itu, pihaknya ingin sejumlah media yang diblokir dinormalkan kembali."Media ini tidak ada yang dukung ISIS. Tolong cari mana ada berita yang dukung ISIS," terang dia.

Ini situs pengajian bukan situs porno

Para pengelola media Islam menilai Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah melakukan tindakan radikal terhadap media Islam. Pemimpin redaksi AQL Islamiccenter.com, Agus Soelarto mengatakan, situs yang dikelolanya merupakan pemberitaan bersumber pengajian."Kami situs pengajian kok disamakan dengan situs porno," kata Agus saat mediasi dengan BNPT dan Kemenkominfo di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).Dia meminta BNPT untuk menjelaskan kepada publik, bahwa situs yang dikelolanya bukan situs-situs radikal. Oleh sebab itu, BNPT harus menunjukkan bukti-bukti kalau situs-situs media Islam memuat radikalisme."Apakah ini tugas BNPT mewakili pemerintah, kalau tak ada klarifikasi hari ini dapat pernyataan bukan situs radikal tunjukan sama kami pernah melakukan radikal," ujarnya.