Pengemudi GO-JEK tantang Menteri Jonan beri solusi pekerjaan

Merdeka.com - Pengemudi GO-JEK di Bandung, Jawa Barat menyesalkan pelarangan beroperasinya transportasi berbasis online. Saat ini keberadaan transportasi berbasis online dinilai banyak membantu masyarakat, khususnya di kota-kota besar.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan baru saja resmi melarang beroperasinya transportasi daring baik itu roda dua dan empat. Pelarangan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani langsung Menhub Ignasius Jonan pada 9 November lalu.

"Saya keberatan. Saat ini menjadi sopir ojek online sudah menjadi mata pencaharian utama saya," kata pengemudi GO-JEK Kunaepi (33) kepada merdeka.com di Bandung, Jumat (18/12).

Warga Jalan Pahlawan, Kota Bandung tersebut menilai keputusan sepihak yang dilakukan Jonan sangat merugikan para pekerja yang menggantungkan hidup dari bekerja sebagai tukang ojek online.

"Coba bayangkan ketika pelarangan itu dilakukan dampaknya seperti apa di Indonesia," terangnya.

"Saya juga akan keteteran. Anak saya dua, masih kecil-kecil. Mau makan apa kalau enggak dari GO-JEK gini. Bisa kasih solusinya kalau sudah melarang?" ungkapnya.

Meski persaingan transportasi online sudah makin mewabah, tapi dia meyakini tren ini akan terus berlanjut. Seiring dengan persaingan yang ada, pengguna transportasi online ini masih dibutuhkan warga Bandung.

"Sekarang orang dari pada pakai ojeg umum (konvensional) cenderungnya pakai yang online. Karena cepat dan murah," katanya.

Rata-rata hampir tiap bulannya dia mengantongi Rp 2 juta. "Kalau awal-awal muncul saya bisa ngantongi Rp 4 juta ke atas," tandasnya seraya berharap pemerintah untuk tidak melarang operasional GO-JEK tersebut.

Setelah sempat melarang ojek online beroperasi, Menteri Jonan akhirnya mengubah aturan tersebut dengan dalih transportasi umum belum bisa melayani kebutuhan masyarakat. (mdk/cob)