Penggugat di MK nilai ambang batas 20 persen bertentangan dengan Pancasila

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembar 182 tentang ambang batas presiden 20 persen. Penggugat terdiri lima orang sipil yakni Effendi Gazali, Reza Indragiri, Ahmad Wali, Khoe Seng, dan Usman.

"Kami mengatakan, bahwa penting MK jangan sampai dibiarkan bila tidak mengabulkan permohonan kami ini, maka sebagian rakyat akan beranggapan, bahwa Pilpres bertentangan dengan Pancasila," kata Effendi Gazali di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (9/7/).

Pernyataan tersebut didasari Effendi lantaran, ambang batas presiden 20 persen dampak dari Pemilu Legislatif 2014 adalah hal yang membohongi publik. Menurut dia, publik menjadi pihak yang tidak tahu bila hasil Pileg 2014 bisa mempengaruhi Pencapresan di 2019.

"Setidaknya kami teman pemohon itu pada Pileg 2014 tidak dikasih tahu, kalau milih (hasilnya) sekarang akan menjadi presidential threshold (ambang batas presiden), itu membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih di pemilu DPR di 2014," jelas dia.

Efendi dan penggugat lainnya berharap, jalannya gugatan hari ini bisa membuahkan hasil revisi terhadap undang-undang tersebut. Karena menurut dia, bila untuk Pemilu Legislatif 2019 ambang batas menjadi nol persen, maka tidak akan berpengaruh terhadap calon atau sosok yang telah digadang untuk maju sebagai presiden.

"Jadi kalau (ambang batas presiden 20 persen) dilaksanakan di 2024 tidak akan bertentangan dengan Pancasila dan tidak membohongi warga negara yg sudah memilih di 2014, karena kita sudah dikasih tahu kalau memilih DPR itu sama dengan (berpengaruh) Presidential Threshold," tandas dia.

Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com