Pengisian jabatan di Pemprov Riau dinilai sudah sesuai kompetensi

Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengklarifikasi pemberitaan terkait kabar yang menyatakan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai kompetensi.

Ditegaskan Ikhwan, pengisian jabatan sudah melalui pembahasan, pengkajian dan tentu saja sudah sesuai dengan kompetensi. Ikhwan menegaskan bahwa kompetensi tidak sekedar dinilai dari latar belakang pendidikan seseorang. Kompetensi juga terkait dengan knowledge, skill dan attitude.

"Jangan hanya diukur dari latar belakang pendidikan," tegas Ikhwan di Pekanbaru, Senin (16/1).

Ikhwan menyampaikan hal itu menyusul pemberitaan di sebuah surat kabar nasional edisi Senin (16/1), di mana Deputi Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengatakan, sistem manajemen talenta bisa menghentikan praktik jual beli jabatan yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah.

Pemerintah Provinsi Riau disebut sebagai salah satu provinsi yang belum menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Yulwiriati Moesa yang berlatar belakang pendidikan apoteker, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan yang dijabat Joni Irwan yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB yang dijabat Andra Sjafril yang juga seorang apoteker.

Dijelaskan Ikhwan, Yulwiriati Moesa memang pendidikan S1-nya apoteker, namun yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan S2 lingkungan hidup dan saat ini sedang menyelesaikan S3 juga spesialisasi untuk lingkungan hidup.

“Ini belum termasuk berbagai kursus dan diklat baik di dalam maupun di luar negeri tentang lingkungan hidup yang pernah diikuti yang bersangkutan. Beliau pernah empat kali ikut diklat lingkungan hidup di Singapura dan 2 kali di Belanda. Beliau juga pernah menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup selama lebih kurang 2 tahun. Jadi, beliau kita nilai sudah memenuhi kompetensi,” jelas Ikhwan.

Ikhwan juga menyebut Joni Irwan yang seorang sarjana hukum namun sebelumnya pernah menjabat sebagai Kadispenda dan bahkan Asisten II yang membawahi ekonomi dan pembangunan.

Jika saat ini yang bersangkutan ditunjuk sebagai Staf Ahli bidang ekonomi dan keuangan, karena memang yang bersangkutan sudah punya kompetensi untuk jabatan itu. Begitu juga halnya dengan Andra Sjafril yang sebelum menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB adalah Kadis Kesehatan yang antara lain juga membawahi masalah KB.

Terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Riau, Ikhwan menjamin dan memastikan hal itu sangat tidak benar. Bahkan saat pelantikan ribuan eselon III dan IV baru-baru ini oleh Gubernur Riau, seluruh pimpinan Forkopimda (Kapolda, Danrem, Kajati dan Pangdam) ikut hadir dan memastikan bahwa tidak ada jual beli jabatan. Seluruh pimpinan Forkopimda juga meminta agar seluruh pejabat menjauhi praktik KKN dan harus siap menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.