Pengurus partai Hanura di Bekasi ramai-ramai mengundurkan diri

Merdeka.com - Lebih dari separuh pengurus DPC Partai Hanura, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengundurkan diri, Minggu (4/9). Mereka mengaku kecewa dengan penunjukan ketua partai di wilayah itu oleh DPP Partai yang didirikan oleh Wiranto tersebut.

Eks Wakil Ketua DPC Partai Hanura, Yanum Amran, mengatakan, motif pengunduran diri dikarenakan adanya kekecewaan dari pengurus daerah terhadap DPP dalam penunjukkan ketua baru periode 2015-2020.

"Ada kesan suka dan tidak suka dalam penunjukan ketua DPC Hanura, Kota Bekasi oleh DPP," kata Yanum di Bekasi, Minggu (4/9).

Yanum menjelaskan, penunjukan Syaherallayali sebagai ketua DPC Hanura, Kota Bekasi, memang sudah sesuai dengan aturan partai yaitu penunjukan oleh DPP. Namun, kata dia, ada kejanggalan selama proses penunjukan karena dalam tempo yang singkat.

"Ketika Pak Wiranto masih aktif menjadi ketua umum, sudah dibentuk tim untuk menyeleksi ketua DPC. Ketika itu kami (pengurus) mengusulkan dua nama yaitu Pak Winoto dengan Pak Syaherallayali," kata dia.

Menurut dia, proses seleksi sudah berjalan. Namun, ketika Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri, medadak DPP membentuk tim seleksi baru. Dalam waktu singkat, Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK) memutuskan Syaherallayali menjadi ketua DPC Kota Bekasi. Menurut dia, diduga penunjukan pada 22 Agustus lalu tanpa melalui prosedur aturan partai.

"Tim seleksi terdiri dari empat orang. Dari ke empatnya hanya satu orang yang melakukan fit and proper test. Padahal tim yang dibentuk sebelumnya semuanya melakukan hal itu. Di sini ada kejanggalan," kata dia.

Karena itu, 21 pengurus yang terdiri dari 17 anggota dalam struktur partai dan empat ketua PAC memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka mempertimbangkan untuk berpindah partai politik lain.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, mereka mencopot seragam resmi partai, lalu dikumpulkan ke lantai di Kantor DPC Hanura, di Kecamatan Rawalumbu. Selain itu, mereka juga menggunting karti tanda anggota partai yang terdapat foto ketua umum. (mdk/did)