Pengusaha Bali Minta PPKM Dikaji Ulang, Luhut Sebut Pilih Ada Aturan atau Tidak
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menjelaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.
"Sekarang kamu itu, ada sedikit dibikin aturan tapi aman atau kamu tidak usah ada aturan tapi sakit. Pilih mana? Yaudahlah. Pemerintah itu pasti dalam konteks melindungi rakyatnya. Jadi, kalau tidak ada aturan bebas merdeka, bebas merdeka juga itu sakit, kena kamu," kata Luhut di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (25/11).
Tuntutan agar kebijakan PPKM Level 3 dikaji ulang berasal dari pengelola pariwisata di Bali. Kadek Niti selaku Kepala Divisi Promosi dan Pengembangan obyek wisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, menyampaikan PPKM Level 3 untuk dikaji ulang.
-
Bagaimana cara pemerintah memastikan libur Natal dan tahun baru 2025 aman? Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi diadakan untuk memastikan bahwa pergerakan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.
-
Kenapa libur nasional 2025 ditetapkan? Muhadjir menjelaskan penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.
-
Kapan SKB 3 Menteri tentang libur 2025 ditandatangani? SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
-
Siapa yang menetapkan hari libur 2025? SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; dan Plt. Menteri Ketenagakerjaan, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
-
Siapa yang menetapkan libur nasional 2025? 'Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 telah dilaksanakan rapat tingkat menteri untuk menetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025,' kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Jakarta, Senin (14/10).
-
Bagaimana cara merayakan Natal dan Tahun Baru 2024? Salah satu cara merayakan dua momentum bahagia ini adalah dengan saling memberikan ucapan.
"Kami menghormati setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Akan tetapi, harapan kami khususnya di pariwisata agar bisa dikaji kembali karena baru saja pariwisata menggeliat. Apalagi, harapannya di akhir tahun ini untuk kunjungan wisatawan. Tentunya, harapan kami kebijakannya tidak terlalu memberatkan dunia pariwisata," kata Niti saat dikonfirmasi, Selasa (23/11).
Sementara itu, Luhut memastikan pemerintah akan memberikan izin bagi perjalanan luar negeri atau wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tanpa karantina, tetapi menunggu situasi pandemi Covid-19 di luar negeri membaik.
"Iya, pelan-pelanlah semua harus dilihat. Kita tidak mau, seperti Eropa, terus buka naik lagi, tutup lagi. Kita tidak mau. Pasti dong (tanpa karantina kalau situasi membaik), masak kita mau karantina sepanjang masa," terangnya.
Dia meminta masyarakat dan pelaku pariwisata di Bali untuk bersabar karena belum adanya penerbangan internasional yang datang ke Pulau Dewata.
"Iya sabar dululah. Tadi Bapak Gubernur sudah tanya, sekarang ini kita tambah mulai besok penerbangan tujuh flight lagi. Jadi sehingga bisa tambah 4.500 penumpang per hari lagi," imbuhnya.
Terkait soal karantina tiga hari bagi wisatawan mancanegara (Wisman) tetap berjalan dan tetap untuk dilakukan karantina. Sementara, untuk perjalanan dalam negeri tidak perlu dilakukan karantina.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal kenaikan pajak hiburan ini.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaLuhut mengancam jika masih ada turis asing yang tidak mengikuti aturan main pemerintah maka akan dideportasi.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan yang disiapkan juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.
Baca Selengkapnya