Penjelasan BMKG soal potensi gempa bumi Megathrust Magnitudo 8,7 di Jakarta

Merdeka.com - Gempa bumi Megathrust Magnitudo 8,7 disebut-sebut berpotensi terjadi di Jakarta. Hal itu dikatakan Ketua Umum Ikatan Alumni Meteorologi Geofisika (Ikamega) Subardjo, dalam sebuah diskusi di Auditorium Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

"Megathrust Selat Sunda akan setara dengan gempa di Aceh (2004) sehingga dapat menyebabkan tsunami. Bukan tsunaminya yang jadi kekhawatiran tetapi getarannya," kata Subardjo ketika itu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan wilayah Indonesia terletak di zona pertemuan lempeng tektonik aktif, maka Indonesia menjadi wilayah yang rawan gempa bumi.

"Oleh karena itu pemerintah (melalui Pusat Studi Gempa Nasional-PUSGEN) dengan didukung oleh para pakar gempa dari beberapa perguruan tinggi, lembaga/kementerian termasuk BMKG, telah menerbitkan buku 'Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi Indonesia tahun 2017' sebagai salah satu upaya dan langkah mitigasi gempabumi di Indonesia," ujar Dwikorita dalam rilis yang dikirim oleh Kabag BMKG Harry Tirto Djatmiko kepada merdeka.com, Jumat (2/3).

Peta tersebut, lanjutnya, merupakan pedoman untuk mendesain konstruksi bangunan di daerah rawan gempa bumi, dengan mempertimbangkan percepatan tanah akibat perambatan gelombang gempa.

"Peta tersebut diterbitkan bersama buku dengan judul yang sama. Di dalam buku tersebut diinformasikan bahwa berdasarkan hasil kajian para pakar gempabumi, zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa disebut sebagai zona megathrust dan proses penunjaman lempeng tersebut masih terjadi dengan laju 60-70 mm per tahun," jelasnya.

Selanjutnya, menurut analisis para pakar gempa bumi, gerakan penunjaman lempeng tersebut memungkinkan dapat mengakibatkan gempa megathrust dengan kekuatan/magnitudo maksimum yang diperkirakan dapat mencapai M 8,7.

"Maka Ikatan Alumni Akademi Meteorologi dan Geofisika (IKAMEGA) berinisiatif menyelenggarakan diskusi dengan Pemprov DKI untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi gempabumi tersebut," tegasnya.

Ia menegaskan, diskusi tersbut dirancang untuk kalangan terbatas, antara para pakar dan pemegang kebijakan. "Karena membahas hal yang cukup sensitif namun urgen untuk segera dilakukan langkah lanjut, sebagai bentuk tanggung jawab para pakar dalam memberikan layanan keselamatan publik di daerah rawan gempa bumi," tegasnya.

Namun, ternyata ada beberapa tulisan yang beredar viral, yang kurang tepat dalam menyimpulkan diskusi dalam sarasehan tersebut, sehingga dimaknai berbeda oleh sebagian masyarakat. "Oleh karena itu kami perlu meluruskan kesalahpahaman tersebut, sebagai berikut," tambahnya.

Dwikorita menegaskan meski para ahli mampu menghitung perkiraan Magnitudo maksimum gempa di zona megathrust, akan tetapi teknologi saat ini belum mampu memprediksi dengan tepat, apalagi memastikan kapan terjadinya gempa megathrust tersebut.

"Kita pun belum mampu memastikan apakah gempa megathrust M 8,7 akan benar-benar terjadi, kapan, dimana, dan berapa kekuatannya? Maka dalam ketidakpastian tersebut, yang perlu dilakukan adalah upaya mitigasi yang tepat," jelasnya.

"Kemudian menyiapkan langkah-langkah kongkrit yang perlu segera dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa seandainya gempa benar-benar terjadi, khususnya dengan cara menyiapkan kesiapan masyarakat maupun inftrastrukturnya," tandasnya.