Penjelasan Bupati Bogor Soal Penyaluran Bansos Terhambat dan Tidak Tepat Sasaran
Merdeka.com - Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin, mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warganya masih menghadapi kendala. Hal itulah yang menyebabkan penyaluran bansos, baik dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat belum berjalan maksimal.
"Kalau bansos ada beberapa pintu, dari pusat, dari provinsi, dan dari daerah. Dari pusat sudah berjalan, walaupun belum maksimal. Dari provinsi juga belum maksimal," kata Ade Yasin kepada merdeka.com, Selasa (28/4).
"Kalau yang dari provinsi melalui kantor pos. Memang agak sedikit tersendat penyalurannya. Pusat pun karena direct (langsung) ke penerima. Mungkin belum seperti gambaran kita. Jadi kita pikir sebelum puasa ini sudah selesai, ternyata masih banyak yang (belum menerima bantuan)," jelas dia.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana Bulog mengupdate data penerima bantuan? 'Data keluarga penerima bantuan ini kami terima dari Kemenko PMK yang jumlahnya mengalami update data karena menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,'
-
Bagaimana cara cek penerima Bansos? Pengecekan penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2024 dapat dilakukan dengan mudah secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Persiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda dan ikuti langkah-langkah berikut:1. Akses Laman Resmi Kemensos: Buka browser di perangkat ponsel atau laptop Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet untuk dapat mengakses halaman ini.2. Masukkan Data Wilayah dan Identitas: Isi informasi mengenai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda. Selanjutnya, masukkan nama sesuai dengan KTP dan NIK Anda.3. Input Kode Verifikasi: Ketikkan kode captcha yang muncul di layar. Jika kode tersebut sulit dibaca, Anda memiliki opsi untuk memperbarui dan mendapatkan kode baru yang lebih jelas.
-
Gimana caranya cek penerima Bansos PKH? Anda dapat mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek informasi bantuan sosial. Cukup masukkan NIK KTP Anda pada kolom yang telah disediakan di halaman tersebut.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
Data penerima bantuan sosial memang bermasalah. Alhasil terjadi ketidakcocokan antara bantuan yang disalurkan dengan penerima manfaat. Sederhananya, bantuan menjadi tidak tepat sasaran.
"Kalau pemerintah pakai datanya kan data lama yang dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sehingga tidak ada verifikasi ulang ya banyak yang salah, banyak ada yang sudah meninggal. Ada salah sasaran, ya pasti. Cuma di bawahnya repot juga. Tapi mudah-mudahan kita terus verifikasi ulang supaya tidak terjadi lagi seperti itu," ungkapnya.
Dana Penerima Diverifikasi Ulang
Pemda Kabupaten Bogor, lanjut dia, sedang berupaya melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima manfaat. Diharapkan ke depan penyaluran bansos untuk masyarakat tidak lagi terkendala.
"Ya kan selama ini direct kan. Kalau PKH juga langsung melalui pihak ketiga. Itu sudah berjalan sih. Tapi kan tidak ketahuan kemarin ini yang sudah maju yang sudah lepas dari kemiskinan," urai dia.
"Makanya sekarang, di setiap rumah, khusus untuk PKH kita tempel stiker supaya yang sudah maju, sudah merasa cukup jangan terima lagi. Berikan kepada yang lain, yang juga miskin. Dan Alhamdulillah efektif. Jadi yang sudah rumahnya bagus, kan malu juga kalau ditempel (stiker) sebagai penerima bantuan," imbuh dia.
Masalah penyaluran bansos di Kabupaten Bogor memang harus diselesaikan segera. Sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, maka akan timbul banyak konflik jika penyaluran bansos terhambat dan tidak tepat sasar.
"Kalau di sini karena jumlah penduduk yang sangat banyak, terbesar se-Indonesia, Kabupaten yang paling banyak penduduknya sekitar 5,9 juta jiwa. Jadi memang konfliknya pasti banyak. Coba kita selesaikan supaya masyarakat yang berhak terima, yang tidak berhak harus mengalah. Selain itu kita juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya insidentil seperti ATM beras yang berjalan, mobile," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaDaftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaGanjar menuturkan, program KTP Sakti merupakan jawaban atas keluhan masyarakat terkait permasalahan data penerima bantuan.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaBansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaDengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaSuswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya