Penjelasan Gubernur Bali Soal Permintaan Reklamasi Pelabuhan Benoa Disetop
Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan persoalan menghentikan proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Menurut dia, titik persoalannya lebih pada pengerjaan proyek Pelabuhan Benoa tidak sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan.
"Jadi begini, biar tidak salah paham. Kalau proses administrasi dasar hukumnya sudah memenuhi syarat semua untuk pembangun pengembangan Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh Pelindo III," kata Koster di kantor Gubernur Bali, Selasa (27/8).
"Hanya dalam pelaksanaannya setelah dicek di lapangan tidak sesuai dengan RIP-nya, rencana induk pengembangan dan amdalnya," sambung Koster.
-
Mengapa Pelabuhan Buleleng jadi situs sejarah? Karena terletak di ujung utara, pelabuhan tersebut menjadi pusat lalu lintas Pulau Bali dari luar pulau bahkan luar negeri. Sekarang, pelabuhan Buleleng menjadi situs wisata sejarah yang bisa dikunjungi para wisatawan dengan banyaknya monumen bersejarah di sekitar pelabuhan.
-
Di mana Pelabuhan Belawan berada? Pada tahun 1915, Labuhan Deli harus dipindahkan menuju Belawan yang letaknya berada tepat di tepi Sungai Belawan.
-
Kenapa Selo Belah terbengkalai? Saat itu ia sedang mencari rumput. Ia bercerita bahwa tempat itu telah terbengkalai selama tiga tahun.
-
Apa yang ingin dihapus Bebizie di Tanjung Priok? Bebi ingin menghapus stigma negatif itu dengan mendekati generasi milenial melalui berbagai kegiatan sosial, seni, dan olahraga. 'Tentu saja, kami lebih fokus dalam pendekatan kepada generasi milenial. Sebab, yang paling berisiko adalah milenial itu sendiri,' kata Bebizie saat dijumpai di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin sore, 26 Agustus.
-
Apa kerusakan akibat gempa di Bali? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat kerusakan ringan dampak gempa berkekuatan 4.9 magnitudo di Kabupaten Gianyar. Getaran gempa sempat membuat penghuni hotel berhamburan meninggalkan gedung.'Kerusakan ringan, tembok retak dan genteng jatuh,' kata Kepala BPBD Made Rentin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/9).
-
Kapal apa yang bersandar di Pelabuhan Benoa? Pelindo Regional 3 Benoa kembali berhasil menyandarkan kapal pesiar berukuran jumbo Cruise Celebrity Solstice di Pelabuhan Benoa, Senin Pagi (30/10).
Ia juga menjelaskan, bahwa seharusnya pihak Pelindo lll lebih dulu untuk membangun tanggul dan slit screen agar lumpur galian reklamasi tidak masuk ke kawasan manggrove. Namun, dalam pelaksanaan pengerjaannya dilakukan secara terbalik.
"Seharusnya sebelum di reklamasi dibangun dulu tanggul penahannya dan slit screen penyaringnya seperti di Ngurah Rai. Karena tidak dibuat tanggul penahan ditimbun tanah galian dari Pelabuhan Benoa itu. Sekarang meluber ke mana-ke mana masuk ke dalam wilayah Mangrove," ujarnya.
"Jadi tanahnya mengandung apa sehingga mati mangrovenya. Saya tidak mempersoalkan pembangunan tapi dampaknya karena tidak dikelola secara benar (Sesuai) SOP," tambah Koster.
Koster mengatakan, silakan bagi Pelindo untuk beroperasi. Tapi, lokasi dumping I dan II ditata kembali menjadi kawasan terbuka hijau.
"Pembangunan Pelindo yang di kawasan yang tidak keterkaitan dengan reklamasi ini jalan terus. Yang kita minta adalah reklamasi di dumping I dan damping II supaya di tata dan dikembalikan sebagai kawasan terbuka hijau," ujarnya.
"Mangrove yang mati ini tidak mungkin di hidupkan sekarang karena udah ada zat-zat apa, ditanamin juga tidak akan tumbuh, mati juga dia (Mangrove)," ujar Koster.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sudah berkirim surat kepada Direktur Utama Pelindo III untuk menghentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Pelindo III mengabulkan surat tersebut.
VP Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Wilis Aji Wiranata menjelaskan, pihaknya sudah menghentikan semua kegiatan areal dumping 1 dan dumping 2. Ini sesuai instruksi Gubernur Bali Wayan Koster.
"Per hari ini kami memang hentikan semua kegiatan di dumping 1 dan dumping 2 sesuai instruksi Bapak Gubernur sambil kita menunggu perkembangan lebih lanjut untuk sambil kita menjalin komunikasi dengan pihak Pemprov Bali," kata Wilis saat ditemui di Kantor Pelindo lll, Denpasar, Bali, Senin (26/8) sore.
Wilis menuturkan, surat resmi dari Pemerintah Provinsi Bali sudah diterima sejak kemarin. Pelindo III masih menganalisa isi surat tersebut dan kemungkinan dilakukan langkah perbaikan. Terutama soal isu lingkungan yang jadi sorotan.
"Isu lingkungan yang ada di surat itu kan kami dianggap merusak lingkungan terutama di area mangrove 17 hektare. Yang mengalami dampak akibat pembangunan ini tidak sampai 17 hektare. Itu bagian di depan-depan saja," sambung Willis.
Dia mengatakan, kerusakan tersebut sudah diantisipasi sejak tahun lalu. Pihaknya melakukan mitigasi risiko dengan meminta pertimbangan bagian Litbang di Bogor, Jawa Barat. Pihak Litbang menyarankan beberapa langkah.
Pertama, membuat kanal agar air bisa masuk ke kawasan mangrove yang terdampak. Kanal ini sudah dibangun sejak bulan Desember 2018. Rekomendasi kedua, membuat jalur-jalur kapal bagi nelayan. Ketiga, mensupport kegiatan Melasti sesuai permintaan Desa Adat.
Tolak Penghentian Total
Proyek di kawasan Pelabuhan Benoa diklaim sudah berjalan 95 persen. Yaitu di area dumping 1 dan 2. Proyek dumping 1 dan 2 adalah hasil pengerukan pasir untuk memperdalam Pelabuhan Benoa. Sehingga kapal pesiar yang masuk ke dalam Pelabuhan bisa lebih besar. Pendalaman alur dari minus 9 meter LWS (low water spring/rata-rata muka air laut) menjadi minus 12 Meter LWS.
Sehingga memungkinkan kapal pesiar dengan LOA (Length of All) atau ukuran panjang lebih dari 350 meter untuk sandar di dermaga yang sebelumnya hanya bisa berlabuh di luar pelabuhan.
"Kami kan butuh pendalaman kolam biar kapal pesiar yang masuk ke Pelabuhan Benoa bisa lebih panjang dan lebih dalam," papar Wilis.
Biaya yang sudah digelontorkan mencapai Rp500 miliar. Pihaknya belum bisa memastikan total kerugian yang dialami jika nantinya proyek ini diputuskan berhenti total. Hanya saja, dalam pandangannya, tidak bisa dilakukan penghentian proyek di Pelabuhan Benoa. Alasannya, tidak ada masalah dalam proses perizinan. Pihaknya sudah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
"Untuk sementara menghentikan saja bukan pembatalan karena kalau secara izin kami semua sudah komplet. Karena kami untuk membangun ini ada dasar dari RIP (Rencana Induk Pelabuhan). Jadi sudah ada semua, amdal sudah ada," ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa, Bali.
Penghentian ini karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Koster dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selama ini akses Jawa dengan Bali mengandalkan transportasi laut.
Baca SelengkapnyaBeredar video rencana pembangunan tol bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Bali.
Baca SelengkapnyaMenurut Koster, ciri-ciri daerah wisata yakni lingkungannya hijau, indah dan indah.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaWarga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati juga menolak keras pembangunan bandara baru di Bali tersebut
Baca SelengkapnyaKata Moeldoko persoalan pembangunan bandara bukan karena keinginan melainkan karena kebutuhan.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.
Baca SelengkapnyaJokowi pun menyoroti bentrok yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan anggota polisi.
Baca SelengkapnyaBatam sudah dijadikan daerah industri di era Presiden Kedua Indonesia, Soeharto melalui Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971.
Baca SelengkapnyaAdanya moratorium diharapkan dapat menertibkan para investor asing yang membangun vila.
Baca Selengkapnya