Penjelasan Gubernur Ganjar disebut keluarkan izin baru Semen Rembang

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meluruskan soal tudingan mengeluarkan izin baru operasional pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang. Ratusan massa sempat menggelar aksi menuntut Ganjar cabut izin lingkungan usai putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan warga.

"Saya itu sebenarnya menyesal tidak bisa menemui mereka (peserta aksi longmarch Rembang). Pada saat itu saya berada di Riau menghadiri undangan KPK dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2016," kata Ganjar, Minggu (11/12).

Ganjar menilai persoalan ini menjadi membesar karena terjadi miss informasi, serta pejabat Pemprov yang menemui peserta aksi ragu menjelaskan secara detail atau tidak cukup waktu menjelaskan semuanya. Namun dia menegaskan tak pernah keluarkan izin baru.

"Saya tidak keluarkan izin baru (semen Rembang). SK (baru) itu sebenarnya laporan RKL RPL rutin saja," tegas politikus PDIP tersebut.

Menurutnya, PT Semen Indonesia (SI) dalam perjalanan pembangunan pabrik mengubah beberapa hal, seperti nama, area penambangan, area pengambilan air, perubahan jalan dan lain-lain. "Karena ada perubahan lalu dilaporkan ke kita. Otomatis setiap ada perubahan maka harus ada addendum," tuturnya.

"Misalnya kamu mengubah nama, pindah alamat, dari belum kawin jadi kawin dll. Maka kamu kan melapor ke catatan sipil agar dapat akta dan KTP baru. Kalau pihak catatan sipil tidak mengubah, tidak menerbitkan dokumen baru, kan salah. Di dokumen baru itu selain nama tentu juga berubah juga alamat, status dll," jelasnya.

Berdasarkan laporan PT SI itulah, kata Ganjar, pihaknya memberikan addendum. Karena ada addendum, maka izin yang lama otomatis dicabut. "Jadi itu bukan izin baru, melainkan perubahan dari izin lama," ungkapnya.

"Nah sekarang karena penjelasan dari asisten saya kurang lengkap, jadi geger. Orang berfikir bahwa saya mencabut izin lama dan menerbitkan izin baru. Dikiranya perkara Semen Rembang sudah selesai dengan izin baru itu. Dikiranya izin baru itulah respons saya atas putusan MA," tambahnya.

Ganjar mengatakan addendum itu kan bersifat administrasi biasa, sesuatu yang otomatis ada karena sistem atau mekanisme yang telah diatur undang-undang. Dan addendum itu terbit sebelum putusan MA diterimanya.

"Addendum terbit tanggal 9 November, putusan MA saya terima 17 November. Jadi addendum itu bukan izin baru, addendum itu bukan keputusan final untuk Semen Rembang," katanya.

"Jadi bukan juga saya diam-diam menerbitkan izin baru. Sekali lagi addendum itu perubahan administrasi saja. Jadi ya memang tidak harus ada sosialisasi publik, regulasinya tidak mengatur itu. Lagi pula addendum itu kan dibuka ketika peserta aksi menanyakan, dan boleh dicopy," jelasnya.

Dia menegaskan jika soal semen Rembang sampai sejauh ini belum selesai. "Saya belum mengambil keputusan atas putusan MA. Belum ada keputusan apakah pabrik akan jalan terus atau ditutup. Kita masih punya waktu 60 hari setelah putusan MA," tegasnya.

Pada Rabu 14 Desember Ganjar berencana mengundang sejumlah pihak terkait, seperti Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. "Kemarin-kemarin saya telepon mereka semua tidak ada yang bisa bersikap, menghindar semua, akhirnya saya yang digebuki," ungkapnya.

"Maka saya mau undang langsung. Saya mau mereka segera putuskan bagaimana sikap untuk semen Rembang. Ini penting agar ada kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan bulat berdasarkan kajian berbagai pihak," imbuhnya.

Misalnya, apakah putusan MA itu hanya membatalkan izin lingkungan, ataukah sekaligus menutup pabrik. "Kalau memang MA menutup pabrik, maka saya sendiri yang akan menutup pabrik itu," tegas Ganjar.

"Jadi biar clear, ini menyangkut hukum loh. Harus ada kepastian hukum. Kalau dalam pertemuan itu juga masih ragu-ragu, saya sendiri akan ke Jakarta untuk tanyakan ke Mahkamah Agung," tambahnya.

Dia pun ingin kasus ini bisa segera selesai. "Saya tidak masalah kalau sekarang semua geger dan saya di-bully di-Socmed habis-habisan. Pada akhirnya masyarakat akan tahu sendiri bagaimana. Tunggu saja keputusan akhirnya. Semua akan paham," tandasnya.