Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penjelasan Kemendagri Soal Anggaran Dana Operasional Camat

Penjelasan Kemendagri Soal Anggaran Dana Operasional Camat Tjahjo Kumolo. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pihaknya saat ini tengah memproses usulan anggaran Dana Operasional Camat. Anggaran ini berbeda dengan Dana Desa dan Kelurahan yang dianggarkan dari APBN.

Tjahjo mengatakan, Dana Camat nantinya akan dianggarkan dari APBD masing-masing daerah.

"Yang dalam proses usulan anggaran berkaitan dengan dana operasional Camat, kalau Lurah sudah terus berjenjang, (dana) Desa juga tiap tahun akan terus naik," katanya di BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (26/11).

"Itu dana operasional bukan berarti dari APBN beda, Camat itu beda dengan Desa. Desa kan dipilih langsung, Camat itu perangkat daerah, Lurah juga perangkat daerah," tambah Tjahjo.

Politisi PDIP ini menjelaskan, Dana Desa tersebut langsung diberikan dari Kementerian Keuangan tidak melalui Camat. Karenanya, ada usulan dari hasil rapat Koordinasi Camat se-Indonesia untuk meminta tambahan anggaran dari pihak Pemerintah Daerah.

"Hasil Rakor Camat se-Indonesia itu sampaikan, 'Pak Gubernur dan Bupati supaya anggaran kami ditambah'. Itu yang di luar Jawa loh ya, karena Camat di Jawa itu anggarannya bisa Rp 2-3 Miliar gede. Apalagi Jakarta," ujarnya.

Tjahjo menjelaskan, nantinya fungsi Camat akan difokuskan untuk pengawasan dan pendampingan. "Fungsi Camat apa? Kita fungsikan ke pengawasan dan pendampingan. Kita minta dana alokasi Kabupaten/Kota itu dibahas disisihkan lagi untuk Camat," lanjutnya.

Menurutnya, hubungan tata kelola yang lebih efektif dan efisien perlu dilakukan. Yaitu, Camat sebagai SKPD punya fungsi untuk membangun komunikasi dengan para tokoh, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Jadi dana desa yang begitu besar ini semua pihak perlu diawasi, pendamping sudah ada kuasa anggarannya, Lurah sudah ada kuasa anggarannya," tambahnya.

Selain itu, untuk berapa besar anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. "Ya terserah, terserah. Kemampuan keuangan daerah beda," tukas Tjahjo.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN
Mendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN

Kepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Siap Beri Bantuan Hukum Kades yang Diduga Lakukan Korupsi
Cak Imin Siap Beri Bantuan Hukum Kades yang Diduga Lakukan Korupsi

Jelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah

Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan

"Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" kata Raziras.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Cawe-Cawe ke Pemda Soal Perbaikan Jalan Rusak
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Cawe-Cawe ke Pemda Soal Perbaikan Jalan Rusak

Dia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.

Baca Selengkapnya
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap
Saksi AMIN Ungkap Polda Jateng Sempat Kumpulkan Ratusan Kades Jelang Pilpres 2024, Lapor Bawaslu Tapi Dinyatakan Tak Lengkap

Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa

Baca Selengkapnya