Follow
Penjelasan Kemendagri soal puluhan KTP palsu dari Kamboja
Merdeka.com - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP asal Kamboja merupakan bekas yang sudah terisi datanya. Modus yang digunakan untuk memalsukan e-KTP, dengan mengganti data penduduk di halaman pertama (overlay) yang berbeda dengan data asli di dalam Chip.
"Kemendagri sudah melakukan investigasi, semua e-KTP palsu, menggunakan e-KTP bekas. Modusnya dengan mengganti data penduduk di halaman depan," paparnya dalam konferensi pers di Kemendagri Senin, (13/2).
Dari 36 e-KTP palsu, 16 di antaranya data dapat terbaca, sisanya 20 tidak. Semua data yang tercantum dalam e-KTP berbeda dengan database, sehingga bisa dipastikan server Kemendagri dalam kondisi aman.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
"Server kita aman, tidak ada hacker. Yang dapat dibaca yang asli," ungkapnya.
Dari 36 e-KTP menggunakan 19 foto wajah, sehingga ada beberapa e-KTP yang menggunakan foto wajah yang sama. Ada empat e-KTP dengan wajah sama (2 kasus, 8 keping). Tiga e-KTP dengan wajah sama (3 kasus, 9 keping). Dua e-KTP dengan foto wajah sama (5 kasus, 10 keping). Sisanya 9 e-KTP dengan wajah yang sama.
"Artinya orang mengisi secara manual. Modusnya dengan mengganti foto, nama, alamat, dan kolom agama," jelasnya.
36 Blangko yang rusak didapatkan dari 10 kecamatan dan 20 kelurahan di DKI. Zudan menghimbau untuk berhati-hati dengan blangko yang rusak, karena bisa digunakan untuk kejahatan.
Data fisik dari e-KTP kemungkinan berasal dari website milik KPU dengan menampilkan data DPT, DPS Pileg, Pilpres, atau Pilkada. Kemungkinan juga berasal dari data Kartu Keluarga (KK) yang hilang atau data KK yang salah saat entri namun data tersebut tidak dimusnahkan.
"Kemungkinan pemalsu mencari blangko e-KTP yang terbuang di tempat sampah," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnya
Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
KPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca Selengkapnya
Sebanyak 204 juta data pemilih KPU diduga bocor. Diperjualbelikan di darkweb seharga Rp 1 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca Selengkapnya
Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya
Silmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.
Baca Selengkapnya
DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca Selengkapnya
Dittipidsiber tengah melakukan penyelidikan lebih jauh sembari berkoordinasi dengan pihak lain
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya