Penjelasan Lengkap Ridwan Kamil Terkait Rencana New Normal di Jabar

Merdeka.com - Fase New Normal atau Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) di Jawa Barat akan tetap dilakukan dengan protokol ketat. Masyarakat diminta tidak terkejut jika di tengah aktivitas masyarakat, beberapa tempat umum, tempat ibadah, dijaga anggota polisi dan TNI.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pelaksanaan AKB tahap pertama akan dimulai dengan dibukanya tempat ibadah di 15 daerah yang berada di zona biru. Meski demikian, mekanismenya akan diatur, salah satunya mengurangi 50 persen kapasitas.

Lalu, tahap kedua adalah pembukaan aktivitas ekonomi di sektor industri dan perkantoran yang dinilai lebih rendah tingkat risiko penyebarannya. Itu berdasarkan kajian ilmuwan yang menyatakan bahwa aktivitas karyawan bisa lebih mudah diawasi.

Sektor ritel, mal atau pusat perbelanjaan bisa dibuka setelah evaluasi selama tujuh hari. Jika pelaksanaan di sektor industri tidak berjalan baik, maka mal dan sektor yang serupa tidak bisa beroperasi dulu. Sebaliknya, jika berjalan baik, maka sektor tersebut bisa beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Mal, ritel dan sebagainya yang diizinkan, wajib menyiapkan surat pernyataan untuk menerapkan peraturan protokol kesehatan di AKB ini. Kalau melanggar siap disanksi," kata dia melalui konferensi pers daring, Jumat (29/5).

"Kami menitipkan satu orang gugus tugas di toko itu. Kalau ada polisi merazia akan nanya mana surat pernyataan dan siapa yang jadi gugus tugas di sebuah mal ini yang mengatur menjadi manajer penanganan covid-19. Pola ini akan dilakukan. jadi artinya tidak buru-buru tetap waspada," ia melanjutkan.

Mobil Ambulans Dilengkapi Test Kit Covid-19

Di samping itu, di daerah yang melaksanakan AKB, akan tetap diawasi dengan ketat diiringi dengan pengetesan masif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan ambulans yang dilengkapi dengan alat pengetesan dan pendeteksi covid-19.

Layanan mobil ambulans tersebut akan datang ke toko, mal atau kerumunan untuk melakukan tes. Ini diklaim sebagai cara untuk memastikan wilayah AKB tetap kehilangan fokus kewaspadaan. Terlebih, produksi palat tes tersebut sudah tidak akan lagi mengandalkan dari pemerintah pusat maupun luar negeri.

"Di Jabar bulan depan, produk testing-nya buatan Jabar, tidak perlu impor lagi. PCR produksi biofarma sudah tersedia, rapid test yang berkualitas buatan ITB Unpad sudah tersedia meskipun terbatas," ucap dia.

Jika hasil pengetesan menunjukkan angka yang kurang baik, maka ia sendiri akan memutuskan bahwa daerah yang bersangkutan harus melaksanakan PSBB kembali. "Saya bilang kepada Wali Kota, Bupati jangan senang dulu, kalau tidak waspada, kalau tidak bertahap, level akan menurun," kata Ridwan Kamil lagi.

Untuk itu, pelaksanaan AKB akan diserahkan kepada kepala daerah yang bersangkutan. Jika ada yang siap, maka pelaksanaannya bisa dimulai pada 1 Juni 2020. Semua keputusan harus mengikuti kesiapan sosial politik di wilayah masing-masing.

Dijaga Ketat Ribuan Polisi dan TNI

Di samping itu, Presiden Joko Widodo, sebut Ridwan Kamil, sudah memberikan instruksi untuk menjaga daerah yang melaksanakan transisi new normal selama 14 hari. di Jawa Barat, akan ada 21 ribu petugas gabungan terdiri dari 17 ribu polri, sisanya TNI.

"Mereka sudah menyiapkan gugus tugas. Jadi selama angka di 60 persen wilayah jabar jangan kaget ada TNI, Polisi di dalam mall, nempel di acara sosial, di acara ibadah. Mereka akan memastikan (protokol) jaga jarak, pake masker, cuci tangan terlaksana," kata Ridwan Kamil.

"Mudah-mudahan informasi ini clear, (keputusan) kami proporsional, berdasarkan ilmiah, kami tetap waspada, tetap bertahap. Kami imbau warga tidak bereuforia, titip ke Kapolda jangan sampai ada warga yang salah menafsirkan apa yang kami niatkan ini sehingga ada tindakan yang merusak kemajuan gugus tugas Jabar dalam penanggulangan covid-19," harapnya.

Aktivitas Pendidikan belum Berjalan dan Pariwisata Dibatasi

Sementara aktivitas pendidikan masih belum bisa berjalan meski Pemprov Jabar menetapkan sebagian daerahnya diizinkan melaksanakan fase new normal. Selain itu, sektor pariwisata yang bisa beroperasi yang yang bersifat individual tourist.

Ridwan Kamil mengaku masih perlu melakukan kajian mendalam berkaitan dengan aktivitas peserta didik di sekolah, termasuk pesantren. Alasannya, jutaan siswa harus dipastikan keselamatan dan kesehatannya di tengah pandemi virus covid-19.

"Khusus untuk sekolah belum boleh sama sekali walaupun (di daerah yang sudah kategori) zona biru. Karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan, ini anak-anak harus paling utama kita jamin keselamatannya," ucap dia.

Pelaksanaan dan mekanisme aturan untuk dunia pendidikan dipastikan akan berada di tahapan paling akhir, setelah kegiatan ibadah dan aktivitas perekonomian. Meski tidak mengatakan keputusannya kapan, Ridwan Kamil memastikan hal ini akan terus dibahas.

"Jadi dari tahapan (kegiatan) AKB ini, (aktivitas) sekolah mungkin yang paling terakhir (dilaksanakan), sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman yang luar biasa (lonjakan kasus covid-19 baru), wacana sekolah kembali mungkin di terakhir (dibahas)," tegasnya.

Sementara itu, aktivitas perekonomian sudah diizinkan beroperasi secara bertahap dimulai dengan sektor industri dan perkantoran. Jika hasil evaluasi selama tujuh hari hasil penyebaran covid masih bisa dikendalikan, maka mal maupun sektor ritel bisa beroperasi.

Khusus untuk sektor pariwisata di daerah yang masuk kategori zona biru ia sebut boleh beroperasi. Di luar dari daerah tersebut tetap tidak boleh membuka layanan.

"Tempat wisata di zona kuning tutup, di zona biru buka, tapi yang individual tourist, jadi wisatawan yang datang sendiri. Contohnya, hiking. Jadi wisata keluarga tidak boleh dulu," pungkasnya.

Daerah kategori kuning yang melanjutkan PSBB adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Daerah kategori biru yang diizinkan melakukan new normal adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.