Penjelasan Mabes Polri soal penggerebekan gudang beras Maknyuss
Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri menggerebek gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Bekasi. Diketahui PT IBU merupakan produsen beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago.
Karopenmas DivHumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menjelaskan awal mula temuan penyidik hingga akhirnya menggerebek gudang beras PT IBU.
"Varietas padi IR64, Ciherang, dan Impari merupakan varietas yang sekelas (setara), hanya namanya yang berbeda," ujar Rikwanto dalam pesan singkat, Minggu (23/7).
-
Dimana beras dikumpulkan? Pada 2 Juli 1946, koran Kedaulatan Rakjat yang terbit di Yogyakarta memberitakan bahwa di Banyuwangi sudah terkumpul sekitar 20.000 ton beras untuk India.
-
Dimana stok beras disimpan? Jokowi mengklaim stok beras di pasaran juga aman. Bahkan, katanya, stok di Gudang Bulog Cibitung Bekasi dan Pasar Induk Beras Cipinang melimpah.
-
Di mana Kementan ingin melakukan akselerasi produksi beras? 'Kita akan akselerasi di semua daerah karena kita tau ada potensi di indonesia.
-
Dimana Kementan memastikan ketersediaan beras? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada bulan Maret, April dan Mei mendatang dalam kondisi aman.
-
Dimana Bulog bongkar beras impor? 'Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia, juga menjadi salah satu pelabuhan masuknya beras impor.
-
Kapan Jokowi cek stok beras? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
Kemudian, lanjutnya, subsidi yang dimaksud adalah subsidi pupuk, alsintan, benih dan lain-lain yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan beras yg berasal dari varietas IR64 atau yang setara (impari dan ciherang).
"Beras tersebut dibeli oleh PT. IBU dengan harga Rp. 7.000, selanjutnya dipoles kemudian dijual dengan harga Rp. 20.400 (200 persen dari harga pembelian)."
Rikwanto menambahkan, padahal beras jenis premium maupun medium sebenarnya berasal dari ciherang dan impari, yang sekelas dengan IR64 yang kandungan karbohidratnya tidak akan berubah setelah dilakukan proses pemolesan.
"Akibatnya negara dirugikan oleh karena produsen maupun konsumennya merupakan rakyat Indonesia, serta akan berdampak pada inflasi. Kemudian keuntungan ratusan triliun yang dimaksud adalah keuntungan yang dinikmati oleh seluruh middle man untuk sembilan bahan pokok, bukan keuntungan PT IBU saja," pungkasnya.
Sebelumnya, penggerebekan digelar Kamis (20/7) sekitar pukul 15.30 Wib, di Jalan Rengas Km 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat.
"Gudang tersebut berkapasitas bisa 2000 ton. Yang ada di gudang hampir 1.100 ton. Sedang kita pilah mana yang melanggar UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen," terang Rikwanto.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari peristiwa itu.
Baca SelengkapnyaKabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat penggeledaan tim penyidik menemukan sejumlah uang baik dalam bentuk Rupiah maupun mata uang asing.
Baca SelengkapnyaTerlihat pula seseorang menggunakan rompi berwarna krem turut menyaksikan barang-barang tersebut saat dibawa masuk ke dalam mobil.
Baca SelengkapnyaKonvoi patroli oleh anggota kepolisian di mana pun berada itu merupakan hal yang biasa.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK terpantau melakukan penggeledahan mulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan ini dilakukan di tengah ramainya penyidikan kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syarul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaWarga menyebutkan bahwa penggerebekan terduga teroris sudah berlangsung sejak Sabtu dini hari.
Baca SelengkapnyaKPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis (5/12), sekitar pukul 15.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu dilaksanakan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2005–2024.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya