Penjelasan Polri Soal Tudingan Pengerahan Pasukan Buzzer di Pilpres 2019
Merdeka.com - Jagat maya dihebohkan dengan cuitan-cuitan akun Twitter @opposite6890 terkait dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan buzzer pada Pilpres 2019. Mabes Polri pun merespons tudingan tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah institusinya memiliki buzzer untuk mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2019. Dia menegaskan bahwa Polri netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Saya tegaskan bahwa apa yang disebarkan (Opposite6890) itu enggak benar, apalagi menyangkut masalah Pemilu. Bahwa Polri dalam hal ini menegaskan netralitas harga mati," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
-
Siapa yang membantah berita tentang Prabowo? Hal ini pun ditanggapi oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra yang membantah seluruh isi terkait laporan tersebut.
-
Apa yang dilakukan buzzer dalam politik? Dalam konteks politik, buzzer sering digunakan oleh tokoh atau kelompok politik untuk melakukan kampanye di media sosial dan memenangkan kontestasi politik. Mereka dapat menggunakan opini dan tagar yang sama untuk menyuarakan kampanye atau promosi berskala besar. Namun, perlu diingat bahwa tidak jarang kampanye yang dilakukan oleh buzzer juga mencoba menjatuhkan kredibilitas lawan politik.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang Prabowo sebut pernah menyebarkan hoaks tentang dirinya? Prabowo mengaku pernah mendapati dirinya disebut memaki-maki, padahal dia merasa tidak pernah melakukan hal tersebut.
-
Kenapa berita tentang Prabowo di Pilpres 2024 disebar? 'Tingkat elektabilitas Prabowo Gibran kini begitu tinggi, pasangan ini diprediksi akan menang. Karena itu pembusukan politik mulai diembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo,' tegas Yusril.
-
Bagaimana KPU menjamin soal debat capres tidak bocor? '(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya,' kata Hasyim.
Opposite6890 menyebutkan, ratusan buzzer di media sosial berinduk pada akun @alumnisambhar. Dalam beroperasi, mereka menggunakan APK Sambhar.
Dan dari penelusuran Opposite6890, IP APK tersebut diketahui beralamat di Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Terkait hal itu, Dedi menjelaskan bahwa IP address WiFi di Mabes Polri bersifat umum. Siapa saja bisa mengakses internet menggunakan jaringan yang dimiliki Korps Bhayangkara itu.
"IP address WiFi di areal mabes ini ada di area publik, jadi bisa diakses publik," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa @opposite6890 merupakan akun anonymous. Informasi yang disampaikan akun tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini saya minta tidak dijadikan sumber rujukan berita. Karena ini bahaya kalau akun-akun ini enggak bisa diklarifikasi, konfirmasi dan verifikasi maka adalah apa yang disebarkan berita hoaks. Kalau berita hoaks ada ancaman hukuman pidananya nanti," ucap Dedi.
Akun Opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Menurutnya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.
Mereka saling mengikuti atau follow baik di Instagram, Twitter maupun Facebook yang berinduk pada akun utama @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aria Bima juga percaya bahwa Pemilu akan berjalan dua putaran.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca SelengkapnyaDia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya.
Baca SelengkapnyaDia meminta, agar seluruh unsur negara harus menjaga kontestasi politik supaya berjalan jujur dan adil (jurdil).
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, tidak ada masalah jika pasangan tersebut meminta dukungan dari siapa pun, termasuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaEfriza khawatir tudingan ketidaknetralan Polri hanya untuk mendongkrak simpatik publik.
Baca SelengkapnyaPolisi menjadwalkan pemeriksaan Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono Selasa (5/12), atas pernyataan bahwa aparat tidak netral.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaDeddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.
Baca Selengkapnya