Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penjualan Sekretariat PB HMI di Jakarta dipersoalkan di kongres

Penjualan Sekretariat PB HMI di Jakarta dipersoalkan di kongres Kongres HMI ke-29. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kongres ke-29 Himpunan Mahasiswa Islam memasuki babak baru. Kini, isu penjualan sekretariat Pengurus Besar HMI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dipersoalkan.

Menurut calon Ketua Umum PB HMI periode 2016-2018, Pahmudin Kholik, di Pekanbaru, Rabu (25/11), mendesak dibentuk komisi khusus membahas terkait aset kader HMI se-Indonesia. Dan dijelaskan secara terbuka kepada seluruh peserta kongres.

"Harus menjelaskan secara transparansi aset kader HMI seluruh Indonesia. Itu dijual sesuai dengan draft yang ada di MA tentang penjualan sekret itu. Dana tersebut yang akan diulas dalam komisi khusus," kata Kholik.

Sekretariat PB HMI telah dijual pada saat di bawah kepemimpinan Muhammad Arief Rosyid Hassan. Saat ini, sekretariat HMI kemudian berpindah ke Jalan Sultan Agung, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Bahkan, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulselbar itu mengancam bakal menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) PB HMI periode 2013-2015, di bawah kepemimpinan Arief Rosyid, jika tidak bisa memberi alasan logis.

Calon Ketua PB HMI lainnya, Haidan, wacana penolakan LPJ sudah bergulir jauh hari sebelum kongres.

"LPJ itu nanti disampaikan sifatnya administrasi. Ketika dihadapkan dengan terima atau tidaknya itu LPJ, itu tergantung bagaimana ketum PB menyampaikan sesuai dengan kebijakan organisasi yang dia lakukan selama ini. Apalagi dia memindahkan sekret," kata Haidan.

Haidan menuding ada maksud terselubung dari penjualan kantor sekretariat PB HMI itu.

"Kebijakan yang dia lakukan konon katanya bersifat materi (duit, gedung). Saya kira sah-sah saja, tapi penyampaian oleh ketua umum harus bagus dan cukup terukur secara logika konstitusi yang dia sampaikan," ucap Haidan. (mdk/ary)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi VII DPR soal Pertamina Sewa Kantor Pusat Rp328 Miliar di Gambir: Jangan-Jangan Ada Main
Komisi VII DPR soal Pertamina Sewa Kantor Pusat Rp328 Miliar di Gambir: Jangan-Jangan Ada Main

Mulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
Muncul Nama S, Sosok yang Disebut Kembalikan Uang Rp27 Miliar Terkait Kasus Korupsi BTS Kominfo
Muncul Nama S, Sosok yang Disebut Kembalikan Uang Rp27 Miliar Terkait Kasus Korupsi BTS Kominfo

Nama S muncul setelah penyidik Kejagung memeriksa pengacara Maqdir Ismail selaku hukum terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hakim Korek Menteri Dito Misteri Uang Rp27 Miliar Tidak Jujur, Tidak Apa-Apa
VIDEO: Hakim Korek Menteri Dito Misteri Uang Rp27 Miliar Tidak Jujur, Tidak Apa-Apa

Hakim Ketua Fahzal Hendri terus menanyakan Menppora Dito Ariotedjo terkait pengembalian uang Rp27 miliar ke Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.

Baca Selengkapnya
Sidang Korupsi BTS Kominfo, Saksi Ungkap Komisi I DPR Dapat ‘Jatah’ Rp70 M, BPK Rp40 M
Sidang Korupsi BTS Kominfo, Saksi Ungkap Komisi I DPR Dapat ‘Jatah’ Rp70 M, BPK Rp40 M

Uang tersebut mengalir ke Komisi I DPR dan BPK lewat perantara bernama Nistra Yohan dan Sadikin.

Baca Selengkapnya
Terungkap Cara SYL Bisa Bepergian Ke Brazil: Pakai Uang Sisa Operasional dan Kegiatan Dirjen
Terungkap Cara SYL Bisa Bepergian Ke Brazil: Pakai Uang Sisa Operasional dan Kegiatan Dirjen

Terungkap Cara SYL Bisa Bepergian Ke Brazil: Pakai Uang Sisa Operasional dan Kegiatan Dirjen

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai "Kemana Bawaslu?"

Masalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp400 Miliar, Begini Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara
Rugikan Negara Rp400 Miliar, Begini Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara

KPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.

Baca Selengkapnya
Keluar Gedung KPK, Sekjen DPR Menghindar Saat Ditanya Soal Barang Bukti
Keluar Gedung KPK, Sekjen DPR Menghindar Saat Ditanya Soal Barang Bukti

Indra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK

Baca Selengkapnya