Follow
'Pentingnya pendidikan Pancasila cegah paham tertentu masuk sekolah'
Merdeka.com - Masuknya paham-paham tertentu di sekolah yang ada di Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Anggota DPD RI asal Yogyakarta, Hafidh Asrom mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang memiliki misi khusus untuk memasukkan paham-paham tertentu ke berbagai ranah di Indonesia yang salah satunya melalui jalur pendidikan.
"Kayaknya ini ada pihak yang ingin memanfaatkan dengan kebesaran Indonesia, karena Indonesia termasuk negara dengan umat muslim terbesar di dunia," ujar Hafidh, Senin (22/5).
Hafidh mengatakan, dirinya pernah berdiskusi dengan Sri Sultan HB X tentang adanya sekolah yang tidak mengadakan upacara, tidak diizinkan hormat ke bendera merah putih. Bahkan, sambung Hafidh ada sekolah yang menganggap Pancasila tidak jadi hal yang wajib.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Mengapa Sultan Hamid kurang setuju dengan ibukota sementara di Yogyakarta? Dengan jabatan sebagai Ketua BFO, Belanda memanfaatkannya untuk dibenturkan soal pemahaman. Posisinya yang berada di KNIL juga memperlihatkan hubungan erat dengan Belanda. Oleh karena itu, ia kurang setuju jika ibukota sementara dipindahkan ke Yogyakarta.
-
Kenapa Gibran enggan menanggapi pernyataan Hasto? Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi sejumlah pernyataan Sekjen PDI Perjuangan yang menyudutkan dirinya dan ayahnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sambil tersenyum Gibran menyampaikan jawabannya. 'Pak Hasto lagi ya. Saya kira nggak perlu ditanggapi lah ya,' kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Rabu (3/4).
-
Apa yang Rektor Unika tolak? Namun permintaan itu ditolak. Rektor Unika menegaskan bahwa kampus harus menyuarakan kebenaran dan harus bersikap netral dalam politik.
-
Siapa yang membahas masalah pertanahan dengan Sultan HB X? 'Tadi membahas MoU. Soal follow up MoU,' ucap Raja Juli. Sementara Sultan HB X seusai bertemu Raja Juli pun menyebut pertemuan itu membahas permasalahan pertanahan. Sultan mengaku tak tahu jika Raja Juli adalah Sekjen PSI. 'Saya itu ndak ngerti kalau dia itu Sekjen (PSI). Saya hanya ngomong pesannya Pak Menteri untuk tindak lanjut masalah pertanahan,' ucap Sultan HB X.
-
Apa opini Hendropriyono tentang Sultan Syarif Abdul Hamid Alkadrie II? Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian, telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab, sehingga begitu tega hati menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Alkadrie II, yang Jenderal Mayor tentara Belanda, dan Ajudan Istimewa Ratu Belanda diusulkan menjadi pahlawan nasional.
"Sebetulnya ini sudah lama masuk ke Indonesia. Saat ini baru klimaksnya. Sehingga sekarang semua pihak mulai bergerak untuk ikut menanggulangi demi menyelamatkan NKRI yang menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia," papar Hafidh.
Hafidh menyarankan agar permasalahan masuknya paham tertentu ke sekolah ini harus ditanggulangi bersama. Masyarakat, kata Hafidh, harus ikut aktif berkontribusi untuk menanggulanginya. Tanpa masyarakat, akan sulit untuk ditanggulangi.
"Saya pernah mengumpulkan Ketua OSIS dari seluruh SMA di DIY dan memberi pemahaman mengenai Pancasila. Saya bilang pada mereka bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang yang harus kita taati. NKRI adalah harga mati. Itu saya ingatkan pada mereka agar tidak terjadi penyusupan dari orang yang memberi paham-paham tertentu," tegas Hafidh.
Oleh sebab itu, Hafidh menilai bahwa untuk menanggulangi masuknya paham-paham tertentu ke sekolah, pelajaran tentang Pancasila harus kembali diadakan lagi.
"Saya menghimbau pada Menteri Pendidikan untuk memasukkan unsur Pancasila ke dalam kurikulum. Tidak hanya sekedar dinyanyikan dalam lagu Indonesia Raya saja dan tidak hanya di dalam nyanyian-nyanyian. Tapi real didalam pelajaran yang diujikan. Hal itu perlu untuk penanaman nilai Pancasila sebagai dasar negara," pungkas Hafidh.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Pancasila harus diterapkan secara menyeluruh baik di lingkungan masyarakat maupun pendidikan.
Baca Selengkapnya
Haedar menyampaikan, meskipun sudah dibolehkan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka, pihaknya menyayangkan keputusan melepas jilbab sebelumnya.
Baca Selengkapnya
70 Persen dari Pendidikan Pancasila muatannya yakni praktik
Baca Selengkapnya
Prof. Yudian meminta anak muda jangan sampai terpapar ideologi yang tak sesuai dengan Pancasila
Baca Selengkapnya
Untuk mengatasi permasalahan di negara ini bukan sebuah sistem baru, tapi persatuan dan kesatuan.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, Pancasila dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi anak berkebutuhan khusus
Baca Selengkapnya
Berikut jejak kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi.
Baca Selengkapnya
Salam lintas agama merupakan salah satu upaya berkesinambungan merawat kemajemukan dimiliki Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mahyeldi meminta BPIP segera aturan pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka agar tidak memicu keresahan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Paskibraka karena berhijab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Selengkapnya
Sosok Dzawata Maghfura, Paskibraka asal Aceh yang ramai jadi perbincangan publik.
Baca Selengkapnya