Penuhi Panggilan Polda Metro, Eggi Sudjana Berdalih People Power Bukan Makar

Merdeka.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana memenuhi panggilan penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Eggi penuhi panggil terkait seruannya 'people power'.

Menurut Eggi, laporan Dewi Ambarwati Tanjung dinilai tak tepat. Sebab, ia berdalih, people power itu bukan aksi makar.

"People power harus dipahami oleh masyarakat luas tidak ada kaitannya dengan makar, tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah, enggak ada. People power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi yang disebut Pemilu curang," tegas Eggi di lokasi, Jumat (26/4).

Selain itu, Eggi menilai kalau seruan itu adalah ajakan untuk mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2019. Seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi di Malaysia.

"Jadi kecurangan ini sudah kita upayakan secara prosedur dengan datang ke Bawaslu, saya ke Malaysia juga, saya temui dubes, tapi tidak ada responsif yang berharap untuk bisa diselesaikan. Maka logika gerakannya (people power) menjadi kekuatan rakyat," tegas Eggi.

Menurut Eggi, kekuatan rakyat itu sah dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 2 dan 3. Isinya, lanjutnya, menyatakan dengan jelas kedaulatan rakyat. Bahkan, kata dia, juga terdapat dalam Pasal 28e ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat.

"Pendapat saya sebagai advokat loh jangan lupa. Sebagai advokat karena saya tim advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas). Enggak ada undang-undang yang saya langgar, undang-undang mana yang saya langgar? Tidak ada," pungkas Eggi.

Sebelumnya, politisi PAN Eggi Sudjana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pidatonya yang menyerukan gerakan 'people power'. Pelapor bernama Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung melaporkan Eggi atas dugaan makar dan atau melanggar undang-undang ITE.

"Setelah diteliti people power itu sama dengan makar atau merebut kekuasaan yang sah. Saya sebagai warga negara merasa terganggu dengan statemen ini karena memang ini baru statement mungkin untuk pelaksanaannya kita belum tahu, tapi baru statemen ini sudah satu bentuk ancaman kepada stabilitas keamanan negara yang akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil yang nggak mengerti apa-apa tentang politik," kata Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/4).