Penumpang Feri Ketapang-Gilimanuk Harus Gunakan Tiket Online, Berlaku Mulai Hari Ini

Merdeka.com - Penyeberangan Jawa-Bali melalui Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk menerapkan e-ticketing mulai hari ini, Rabu (1/12). Seluruh calon penumpang kapal feri diwajibkan untuk memiliki tiket online jika ingin menyeberang.

General Manager (GM) PT ASDP Ketapang Banyuwangi Suharto mengatakan, tiket online sebenarnya sudah dua tahun diterapkan. Namun, e-ticketing dengan data penumpang yang akurat baru diberlakukan mulai hari ini.

"Istilahnya penertiban terhadap tiket online yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Setelah, kita lakukan evaluasi masih banyak pemakai jasa yang belum sesuai dengan ketentuan. Jadi sekarang ini, kalau kemarin cukup tiket online sekarang tiket online harus pakai e-ticketing dalam bentuk soft copy maupun hard copy," kata Suharto saat dihubungi Rabu (1/12).

Ia menerangkan, untuk e-ticketing harus mencantumkan nama yang sesuai dengan identitas KTP. Bagi penumpang anak-anak yang belum memiliki KTP, cukup mencantumkan umur dan tanggal lahir. Sementara tiket kendaraan harus sesuai dengan STNK.

"Kenapa ini ditertibkan kembali? Kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan, semuanya bisa tercatat, terdaftar, tidak ada yang berbeda. Antara yang diinput sama yang di manifes," imbuhnya.

Sementara itu, untuk cara membeli e-ticketing bisa melalui website dan aplikasi Ferizy PT ASDP Indonesia Ferry. Aplikasi itu bisa diunduh dan dioperasikan di gawai berbasis android maupun iOS. Pembelian melalui website bisa dilakukan dengan mengunjungi www.ferizy.com.

Pemesanan tiket elektronik itu bisa dilakukan secara mandiri di aplikasi dan bisa pula melalui BRILink atau Alfamart. "Kita mengimbau semuanya harus sesuai. Jadi, kalau tidak sesuai harus mengedit ulang, harus disesuaikan. Karena kalau tidak sesuai, nanti kalau ada apa-apa tidak tercatat dalam daftar penumpang, atau tercatat tapi salah," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahwa aturan itu tidak ada kaitannya adanya pembatasan saat Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022. Kebijakan ini murni dari hasil evaluasi untuk keakuratan daftar penumpang.

"Tidak ada kaitannya (dengan Nataru), itu berdasarkan evaluasi kami. Ternyata, dari kejadian-kejadian yang sudah ada tidak sesuai dengan daftar manifes penumpang, sama yang (diinput) itu banyak yang tidak sesuai. Maka dari itu kita perlu melakukan penertiban kembali," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa aturan ini sudah berlaku dan akan diberlakukan seterusnya. "Ini, kaitannya dengan kenyamanan dan hak-haknya penumpang. Jadi, kita ini dalam pelayanan masyarakat berangsur-angsur mulai dibenahi. Tidak sempurna, setidaknya ada usaha untuk lebih baik," pungkas Suharto.