Penumpang kapal ngamuk, Kepala KSOP V Kalianget dicopot Dirjen Hubla

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mencopot Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Mochamad Ikhsan. Ikhsan dinilai gagal mengelola pelabuhan setempat.

"Untuk sementara saat ini KSOP Kalianget dipimpin oleh pelaksana tugas Ferry Agus Satrio, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hubungan Masyarakat Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya," ujarnya kepada wartawan di sela meninjau kesiapan pelayanan arus balik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu (20/6). Seperti dilansir Antara.

Tonny menyebutkan kepemimpinan Ikhsan di KSOP Kalianget tidak berfungsi sebagai manajer pelabuhan sebagaimana mestinya. Dia mencontohkan Pelabuhan Kalianget yang mengelola angkutan laut menuju Pulau Kangean selama ini kekurangan armada namun yang bersangkutan sama sekali tidak pernah berupaya mengusulkan kepada pemerintah pusat.

Hingga puncaknya terjadi penumpukan ratusan penumpang saat arus mudik Lebaran 2017 di Pelabuhan Kalianget pada 21 Juni lalu.

Saat itu kapal Bahari Express 9C yang semestinya beroperasi dari Pelabuhan Kalianget menuju Kangean mengalami kandas di perairan Raas, sehingga penumpangnya yang terlantar akhirnya mengamuk hingga merusak Kantor KSOP Kaliangat.

Lebih fatal lagi, lanjut Tonny, Ikhsan sebagai Kepala KSOP Kalianget kemudian mengalihkan ratusan penumpang Bahari Express 9C yang telantar tersebut untuk naik ke kapal jurusan Kangean lainnya, yaitu Dharma Bahari Sumekar yang sebenarnya sudah penuh penumpang.

"Sehingga kapal Dharma Bahari Sumekar yang berkapasitas 213 orang dijejali dengan 442 penumpang dan Ikhsan sebagai Kepala KSOP Kalianget memberikan izin berlayar," ucapnya, menjelaskan.

Menurut Tonny, sebagai Kepala KSOP Kalianget, ketika melihat kapal yang tersedia tidak cukup, mestinya Ikhsan bisa berkoordinasi dengan Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, maupun Kementerian Perhubungan dan bahkan Presiden RI untuk mengajukan penambahan frekuensi ataupun kapasitas kapal.

"Dengan sangat menyesal akhirnya terpaksa saya copot," ucapnya.