Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penundaan Kurikulum 2013 diminta tak terlampau lama

Penundaan Kurikulum 2013 diminta tak terlampau lama Ujian Nasional. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menampik tudingan menolak penerapan Kurikulum 2013 (K-13) di sekolah tapi hanya menunda sampai semua perangkatnya siap. Tetapi, menurut penelitian dan pemerhati pendidikan Abduh Zen meminta supaya jeda penundaan itu tidak terlampau lama karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan hasil pendidikan.

Dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (13/12), Abduh menyatakan penundaan ini adalah buntut dari adanya ketidaksesuaian antara ide, desain kurikulum, dan isi buku. Bahkan dia mengatakan keputusan Mendikdasmen Anies Baswedan tepat meski banyak dikritik. Tetapi, dia memberikan catatan soal itu.

"Bisa saja ditunda asal penundaannya tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama akan menghasilkan dualisme dan berdampak kepada hasil pendidikan," kata Abduh.

Menurut Abduh, persoalan terjadi di lapangan memang bisa diperbaiki, sebab menurut dia inti K-13 memang cukup baik buat mengubah proses pendidikan Indonesia. Hanya saja menurut dia masih ada kekurangan antara asumsi ide, substansi kurikulum, argumentasi, dan implementasinya di lapangan.

"Harus ditegaskan K-13 ini tidak dihentikan. Substansinya revisi. Ini keputusan yang sulit. Ini akan menghasilkan dualisme. Kalau singkat saya pikir enggak apa-apa, tapi ini kan sepertinya relatif panjang. Karena menteri maunya perubahan mendasar. Perubahan mendasar jangan dihentikan," ujar Abduh.

Sementara itu, Juru Bicara Kemendikdasmen Prof. Ibnu Hamad menyatakan Menteri Anies hanya menyarankan supaya sekolah-sekolah yang baru menjalankan K-13 selama satu semester sebaiknya dihentikan sementara. Tetapi, bagi sekolah yang sudah tiga semester menerapkan K-13 maka bisa dilanjutkan. Dia pun mengakui, sampai saat ini ada 6621 sekolah memilih tetap menggunakan K-13.

"Tapi jangan lupa. Yang 6621 sekolah yang lanjut ini sekolah yang punya predikat RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Yang dikenal unggul dan akan meneruskan K-13 dengan segala fasilitas," lanjut Abduh.

(mdk/gib)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies soal KJMU Dikabarkan Bakal Diputus: Saat Bantu Anak dengan Beasiswa, Maka Pemberiannya Harus Sampai Tuntas
Anies soal KJMU Dikabarkan Bakal Diputus: Saat Bantu Anak dengan Beasiswa, Maka Pemberiannya Harus Sampai Tuntas

seluruh mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima manfaat bantuan KJMU dan tengah berjalan

Baca Selengkapnya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan
VIDEO: Mendikbud Nadiem Curhat Anggaran Turun, Ajukan ke DPR Tambahan Biaya Triliunan

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal

Baca Selengkapnya
Muhadjir Tegaskan Alokasi Dana Pendidikan Bukan Untuk Kedinasan
Muhadjir Tegaskan Alokasi Dana Pendidikan Bukan Untuk Kedinasan

Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan

Baca Selengkapnya
JK Soroti Masalah Pendidikan : Zaman Sekarang Guru Pukul Murid Lapor Polisi
JK Soroti Masalah Pendidikan : Zaman Sekarang Guru Pukul Murid Lapor Polisi

JK lantas membandingkan pendidikan zaman dulu dimana guru lebih tegas dalam menegakkan kedisiplinan

Baca Selengkapnya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya
PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru
PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru

Dia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.

Baca Selengkapnya
Debat Pilgub, Andika Soroti Indeks Demokrasi Hingga Kesenjangan Pendidikan di Jateng
Debat Pilgub, Andika Soroti Indeks Demokrasi Hingga Kesenjangan Pendidikan di Jateng

Andika juga menyinggung indeks pelayanan publik di provinsi Jawa Tengah yang juga turun. Dan penurunan terjadi dalam 3 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Baca Selengkapnya
Dana BOS Digunakan untuk Bayar Gaji Guru Honorer, Jangan Dialihkan ke Program Makan Siang Gratis
Dana BOS Digunakan untuk Bayar Gaji Guru Honorer, Jangan Dialihkan ke Program Makan Siang Gratis

Jika anggaran pendidikan dalam APBN digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Baca Selengkapnya
Kurikulum Merdeka adalah Aturan Kurikulum Baru, Ketahui Tujuan dan Sistemnya
Kurikulum Merdeka adalah Aturan Kurikulum Baru, Ketahui Tujuan dan Sistemnya

Kurikulum merdeka diterapkan untuk menangangi krisis pendidikan Indonesia.

Baca Selengkapnya