Follow
Penyadapan orang lain melanggar HAM
Merdeka.com - Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan masih dipertanyakan sejumlah pihak, salah satunya pakar hukum pidana Andi Hamzah.
Dia menilai, jika KPK ingin melakukan penyadapan terhadap seseorang yang dicurigai, maka lembaga itu wajib melaporkannya kepada hakim.
"Ya harus lapor, dalam memberantas korupsi harus sekeras-kerasnya memberantas korupsi ini namun pemberantasan korupsi itu harus tetap pakai koridor hukum," kata Andi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa pesan penting yang ingin disampaikan KKP di Harkannas ke-10? 'Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan', ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Kenapa Anies menganggap penting kode etik bagi KPK? 'Karena menurut saya KPK bukan hanya sekedar mentaati aturan hukum, dia harus lebih tinggi dari pada aturan hukum, dia harus berbicara kepatutan. dan kepatutan itu kode etik, ini yang harus dijaga, karena kalau tidak wibawa dari upaya pemberantasan korupsi itu turun, dan ini menurunnya luar biasa,' ujar Anies.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
Andi menilai, dalam hal penyadapan tidak harus semua orang disadap. Dia mencontohkan pada kasus simulator SIM, tidak semua jendral disadap.
"Komisi Yudisial mau sadap, semua hakim disadap, memang efektif untuk memberantas korupsi tapi itu melanggar HAM. Kasihan hakim-hakim yang jujur kena sadap," ujarnya.
Meskipun demikian jika ada situasi yang mendesak untuk dilakukan penyadapan maka KPK bahkan institusi penegak hukum lain dapat melakukannya tanpa meminta izin pada hakim.
"Dalam keadaan mendesak boleh menyadap tanpa izin hakim dan itu kemarin Hercules digeledah tanpa izin hakim karena mendesak. Kalau tidak, bukti itu akan hilang, jadi nanti kalau KPK mau sadap boleh aja sadap tanpa izin, dan dengan alasan keadaan mendesak bila tidak disadap sekarang maka akan hilang buktinya," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Bukan baper, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami," ucap Ronny
Baca Selengkapnya
Ahli hukum kubu Aiman mengingatkan sesuai KUHAP pasal 38 ayat 1 dalam rangka penyidik melakukan penyitaan harus atas izin ketua pengadilan setempat.
Baca Selengkapnya
KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga menyita ponselnya
Baca Selengkapnya
Massa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca Selengkapnya
KPK menegaskan penyitaan handphone milik keduanya sesuai dalam SOP.
Baca Selengkapnya
PKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca Selengkapnya
Menurut dia pernyataan 'Gantung di Monas' jika terlibat dalam kasus korupsinya bukan betul gantung diri secara fisik.
Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca Selengkapnya
Pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap Connie apabila laporan masyarakat tetap diusut kepolisian.
Baca Selengkapnya