Penyalahgunaan Senpi Bukti Inkosistensi Polri Gelar Tes Psikologi Tiap 6 Bulan

Merdeka.com - Kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota polisi masih terus terjadi. Terakhir peristiwa penembakan yang dilakukan Brigadir Rangga Tianto, anggota Polairud Baharkam Mabes Polri terhadap Bripka Rahmat Efendy, anggota Samsat Polda Metro Jaya.

Ketua Presidium Indonesia Poplice Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Polri harus segera membenahi aksi koboi yang dilakukan jajaran di bawahnya. Setidaknya, SOP (Standar Operation Procedur) adanya tes psikologi tiap 6 bulan sekali digalakkan lagi.

"Tindakan yg perlu dilakukan institusi polri adalah kembali ke SOP polri yang setiap 6 bulan sekali melakukan psikotes terhadap jajaran bawah yg memegang senjata api," kata Neta saat dihubungi oleh meredeka.com, Senin (12/8).

Ia mencermati, kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi terus terulang karena inkosistensi Polri dalam menggelar tes psikologi secara berkala.

"Kasus ini terus berulang dikarenakan Polri sering tidak konsisten dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Penggunaan senjata api di Polri seharusnya dalam pengawasan yang cukup ketat, dan melalui banyak tahapan. Neta juga menuntuturkan, bahwa kelayakan senjata juga sangat penting untuk anggota polisi," katanya.

Ironisnya, peristiwa tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan pejabat di Korps Bhayangkara yang sudah memastikan jika anggota pemegang senjata api sudah lulus sejumlah tes, salah satunya psikologi.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengatakan pemilik senjata api harus menjalani pemeriksaan psikologis setiap enam bulan sekali.

"Ya, betul. Setiap periode diperiksa senjatanya, pelurunya, dan orangnya," kata Asep saat dikonfirmasibeberapa waktu lalu.

Asep menjabarkan dereta persyaratan bagi anggota polisi untuk mengantongi izin kepemilikan senjata api. Tak tanggung-tanggung, ada enam tahapan yang harus dilalui. Pertama, Polri akan melihat kepentingan petugas yang memegang senjata api tersebut. Kedua, mereka harus mengantongi rekomendasi dari pimpinannya yang menjelaskan seseorang layak atau tidak memegang senjata api.

Ketiga, seorang anggota harus lulus ujian psikotes. Keempat, anggota tersebut juga harus lulus tes kesehatan. Kelima, anggota tersebut harus lulus tes menembak.

Terakhir, apabila anggota tersebut lolos semua ujian, maka akan dilihat rekam jejaknya atau track record.

"Kita lihat track record-nya jika yang bersangkutan lulus semua tahap tetapi track record-nya buruk misalnya berperilaku buruk, kekerasan kepada masyarakat maka tidak boleh memegang senjata api," kata Asep.

Chicilia Inge (mdk/rhm)