Penyelamatan Pilot Susi Air, Mahfud: Kita Tolak Campur Tangan Internasional
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD bicara mengenai upaya penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dia menyebut, apapun kebijakannya pemerintah tak akan melibatkan negara lain untuk menyelamatkan Philips.
"Terkait kondisi keamanan di Papua salah satu hal yang perlu dicatat penting, sekarang ini, sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air, itu ya. Itu ya kita tangani sendiri secara internal, kita kebijakannya gak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu. Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ," katanya di The Westin, Jakarta, Senin (29/5).
Dia mengatakan, pelibatan dunia internasional dikhawatirkan merembet ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan isunya bisa melebar. Maka dari itu, pemerintah menolak segala upaya campur tangan dari luar.
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Apa yang membuat Sekjen PBB terkejut? 'Sekretaris Jenderal Antonio Guterres sangat terkejut dengan tingginya angka kematian, cedera, dan kerusakan yang terjadi di Gaza utara. Banyak warga sipil terjebak di bawah reruntuhan, sementara mereka yang sakit dan terluka tidak mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Selain itu, banyak keluarga yang menghadapi kekurangan makanan dan kesulitan dalam mencari tempat tinggal.'
-
Kapan keringanan PBB ini berlaku? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Bagaimana PBB membantu Indonesia dalam masalah air? Dalam menjaga keberlangsungan sumber air yang ada, UNESCO, bertanggung jawab atas beberapa program pengelolaan sumber daya air di Indonesia, salah satunya adalah indikator 6.5.2 yang membahas secara khusus pengelolaan air di wilayah tertentu.
-
Siapa yang bisa mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
"Karena kalau diiyakan, nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana-mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional," tegasnya.
Berbagai Upaya TNI Selamatkan Pilot Susi Air
Berbagai upaya dilakukan Aparat TNI Polri untuk menyelamatkan Pilot Susi Air Capt Philip Mark Mehterns yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok Egianus Kogoya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri memastikan akan memaksimalkan upaya penyelamatan melalui negosiasi.
"Saya berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini termasuk dengan pihak gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja dan Uskup, yang akan semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya untuk bisa melepas pilot yang dibawanya," kata Mathius, Kamis (24/5).
Saat ini, sebut Kapolda Papua, Satgas Damai Cartenz juga sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas dan terukur.
"Tentunya negosiasi bisa dilakukan dengan siapa saja, saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak Pemerintah Nduga bekerja sama dengan Kapolres, kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima," ucap Fakhiri.
Kapolda juga sudah mengirimkan tim khusus untuk berupaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak yang ingin membantu pembebasan pilot.
"Saya berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik, kita memberikan kesempatan kepada kelompok Egianus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik. Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kita bantu salah satunya pihak Gereja Kingmi yang nantinya akan mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaPuan meminta komunitas internasional untuk memastikan tata global saat ini pun dapat mengatasi tantangan Abad ke-21, khususnya PBB.
Baca SelengkapnyaPentingnya peran-peran kekuatan masyarakat sipil, tokoh lintas agama dan akademisi memperlemah Israel.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11).
Baca SelengkapnyaPuan diketahui kembali mengajak komunitas internasional untuk mendukung gencatan senjata di Gaza serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaKonflik geopolitik di Timur Tengah sejauh ini tidak berpengaruh pada stabilitas keamanan di Indonesia
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, kesepakatan Prabowo dan Xi Jinping bisa menjadi masalah baru di kawasa
Baca SelengkapnyaMahfud Md mengaku tidak ambil pusing jika diikuti agen intelijen dalam setiap kegiatannya.
Baca SelengkapnyaSalah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.
Baca Selengkapnya