Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penyelenggara dan aparatur negara diminta netral di Pilgub DKI 2017

Penyelenggara dan aparatur negara diminta netral di Pilgub DKI 2017 Seminar awasi kecurangan di pilkada. ©2016 Merdeka.com/Juven M Sitompul

Merdeka.com - Komunitas Kelompok Kerja (Pokja) Nusantara meminta aparatur negara dalam hal ini pemerintah daerah, Polri dan TNI bersikap netral dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 khususnya di DKI Jakarta. Mengingat, Jakarta barometer politik Indonesia.

"Dengan kegiatan ini kami menyerukan warga Jakarta, kami meminta aparatur negara dalam hal ini pemerintah daerah, Polri, TNI bisa bersikap netral dan tidak terlibat kecurangan dari proses Pilkada," kata Koordinator Pokja Nusantara Yudi Chandra dalam diskusi bertajuk 'Anti Kecurangan Pilkada DKI Jakarta' di Jakarta, Jumat (9/12).

Tak hanya pada aparatur negara, Pokja Nusantara meminta pelaksana Pilkada pun bisa bersikap adil dan tidak memihak salah satu calon. Penyelenggara negara diminta bersikap netral dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada.

Orang lain juga bertanya?

"Kedua kami meminta pelaksana Pilkada, untuk bersikap netral. Jangan sampai penyelenggara negara ikut terlibat kecurangan. Kami berharap penyelenggara negara memfasilitasi Pilkada dengan baik," tegasnya.

Di sisi lain, Yudi juga mengingatkan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menginstruksikan tim suksesnya untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik kecurangan Pilkada.

Yudi menegaskan akan mengajak seluruh masyarakat Jakarta, khususnya para kaum intelektual ikut mengawasi proses Pilkada sampai selesai. Dia berharap, dengan agenda ini praktik kecurangan di Pilkada bisa diminimalisir.

"Tapi yang jadi sorotan dari aparatur negara ini yang jadi concern kami. Di sini kami memasifkan atau mengajak kaum-kaum intelek untuk mengawasi kecurangan di Pilkada DKI," pungkas Yudi.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Bacakan 'Seruan Ciputat', Sivitas Akedemika UIN Jakarta Desak Presiden Netral dan KPU Profesional di Pemilu 2024
FOTO: Bacakan 'Seruan Ciputat', Sivitas Akedemika UIN Jakarta Desak Presiden Netral dan KPU Profesional di Pemilu 2024

Pernyataan sikap 'Seruan Ciputat' ini disampaikan untuk menanggapi penyelenggaraan dan kondisi demokrasi saat ini.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu

Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Saat Mahasiswa Ajak Masyarakat Melek Pelanggaran Netralitas Pilkada Harus Berani Lapor
Saat Mahasiswa Ajak Masyarakat Melek Pelanggaran Netralitas Pilkada Harus Berani Lapor

Hal ini semakin krusial mengingat Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang terlibat dalam politik praktis

Baca Selengkapnya
Pemuda ICMI Ingatkan Jokowi untuk Junjung Netralitas Pemilu 2024
Pemuda ICMI Ingatkan Jokowi untuk Junjung Netralitas Pemilu 2024

Jokowi diminta tidak membiarkan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024
Cak Imin Ingatkan Jokowi Supaya Aparat Negara Netral di Pemilu 2024

Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Wanti-Wanti Aparat & KPU Tak Teledor Bisa Ganggu Kondusivitas Negara!
VIDEO: Jokowi Wanti-Wanti Aparat & KPU Tak Teledor Bisa Ganggu Kondusivitas Negara!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah "Miring di Pemilu Saya Ganti!"

Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.

Baca Selengkapnya
Jaringan Gusdurian: Pelanggaran Etika KPU Tidak Boleh Terulang
Jaringan Gusdurian: Pelanggaran Etika KPU Tidak Boleh Terulang

Pelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang

Baca Selengkapnya
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana
FOTO: Menko Polkam Budi Gunawan Tegas Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada Bisa Dipidana

Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya