Penyelidik Aminuddin dilaporkan ke polisi, KPK siapkan bantuan hukum

Merdeka.com - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminudin dilaporkan Johnson Panjaitan, kuasa hukum mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin‎. Aminudin dilaporkan Johnson terkait penyalahgunaan wewenang dengan mengeluarkan sprindik baru untuk kliennya.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menegaskan ‎kalau KPK akan memberi bantuan hukum kepada Aminudin. Menurut dia, bantuan hukum itu merupakan kewajiban setiap lembaga untuk pegawainya. "Prosedur hukum dan regulasi yang biasa, lembaga akan memberi bantuan hukum," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (16/6).

Apalagi penyelidik yang dilaporkan, lanjut Indriyanto, sedang menjalankan tugas untuk penetapan kembali Ilham sebagai tersangka‎ kasus dugaan korupsi mengenai kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

"‎Apalagi yang bersangkutan (Aminudin) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum," terangnya.

Sekedar informasi, penerbitan Sprindik baru itu dilakukan lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan gugatan praperadilan dari Ilham. Hakim Yuningtyas Upiek menyatakan bahwa penyidikan KPK terhadap Ilham tidak sah.

‎Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ilham Arief Sirajudidin‎ bersama Direktur Utama PT Traya Tirta, Hengki Widjadja‎ sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar pada 7 Mei 2014.

‎Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

‎Tak terima menyandang status tersangka dari lembaga antirasuah, Ilham pun melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal, Yuningtyas Upiek Kartikawati yang memimpin persidangan pun mengabulkan gugatan Ilham.

‎Dalam putusannya itu, Hakim Upiek menyebut sejumlah bukti yang dihadirkan KPK dalam praperadilan dapat dimentahkan karena lembaga antirasuah itu tidak dapat menunjukkan bukti asli.

‎Hakim Upiek pun membacakan dengan lengkap beberapa salinan sebagai bukti yang tidak disertai bukti berkas asli seperti bukti LHP BPK nomor 02/HP/XIX/03/2012 tertanggal 27 Maret 2013, juga beberapa salinan berita acara permintaan keterangan yang tidak disertai aslinya.

‎Hakim pun memutuskan proses penyidikan terhadap Ilham tidak sah menurut hukum. Maka dari itu, status tersangka yang disandang Ilham selama satu tahun ini dilepas. Hakim juga menyatakan penyitaan dan penggeledahan, serta pemblokiran rekening Ilham yang dilakukan KPK tidak sah.

"Terhadap petitum ganti dan rugi dan memulihkan hak pemohon, yang bersangkutan berhak ajukan kompensasi," kata Hakim Upiek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/5).‎ (mdk/bal)