Follow
Penyerapan anggaran rendah, DPRD sebut Ahok gagal kelola APBD
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Sunirman mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran DKI Jakarta seharusnya tidak boleh terjadi. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta yang merancang APBD 2015 dan mereka juga yang mengoptimalkan anggaran tersebut.
"Harusnya itu enggak boleh terjadi yaa. Kan udah ada pergubnya dari mereka. Mereka sendiri yang merancang mereka sendiri otomatis eksekusi juga dari mereka," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Selain itu, politikus Gerindra itu juga menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di DKI Jakarta. Menurutnya, pertama, penyebabnya adalah karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlalu sering melakukan perombakan di jajaran SKPD DKI Jakarta.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Karena banyaknya orang baru menyebabkan mereka kurang mengetahui bagaimana mengelola anggaran. Lebih detail, Prabowo menilai perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan realisasinya.
"Pertama, pergeseran pejabat ini jadi faktor juga. Ahok keseringan ganti pejabat. Jadi mereka takut mau eksekusi anggaran. Namanya juga baru," jelasnya.
"Yang kedua, perencaan sebelumnya tidak bagus. Jadi over. Padahal mereka sendiri yang ngerancang pengeluaran. Tapi peakteknya enggak ada yang kekejar," sambung Politisi Gerindra ini.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Prabowo memberikan beberapa opsi penyelesaian. Salah satunya adalah dengan mendorong kinerja SKPD untuk lebih aktif dalam mengelola anggaran.
Selain itu, dia meminta Pemprov DKI untuk tidak lagi menunggu Mendagri mengesahkan APBD-P 2015 yang diajukan. Karena untuk mempercepat realisasi anggaran, Pemprov DKI bisa menggunakan APBD yang lama.
Prabowo mendesak Ahok untuk mendorong SKPD-nya meningkatkan penyerapan anggaran. SKPD harus mengeksekusi anggarannya karena ini sudah bulan Oktober.
"Seharusnya ahok juga tidak perlu nunggu APBD-P disahkan mendagri. Kan masih bisa pakai APBD yang lama. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Sebenarnya bisa dibilang sebenarnya gubernur gagal mengelola penyerapan APBD DKI," pungkasnya.
(mdk/amn)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Perlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Komeng menambahkan bahwa selama ini DPD dianggap tidak punya pengaruh besar dalam pembahasan anggaran atau diibaratkan 'DPD tidak punya gigi'.
Baca Selengkapnya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Sumara Putra menyampaikan hal tersebut saat membacakan rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Wali Kota Denpasar tahun anggaran 2023.
Baca Selengkapnya
AHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya