Penyidik Tak Lolos TWK: Kita Masih Yakin Presiden Masih Peduli KPK
Merdeka.com - Rizka Anungnata, Kepala Satuan Tugas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Penyidik KPK) yang dibebastugaskan pimpinan KPK masih yakin Presiden Joko Widodo alias Jokowi peduli dengan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi.
Rizka yakin Jokowi akan kembali menyampaikan arahannya soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membebastugaskan 75 pegawai KPK.
"Kita masih yakin Presiden akan mengeluarkan kebijakannya. Kemarin saja kan beliau sudah menyampaikan arahan, kalau Presiden dari awal tidak peduli, dia pasti tidak akan memberikan arahan," ujar Rizka berbincang dengan Liputan6.com dikutip Minggu (6/6).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
Presiden Jokowi diketahui sempat meminta agar pimpinan KPK dan pihak terkait mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU KPK. Dalam putusannya, MK meminta agar proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak merugikan pegawai.
Jokowi juga meminta agar tidak ada pegawai KPK yang dipecat akibat tak lulus TWK. Jokowi berpandangan, mereka yang tak lulus TWK masih bisa dibina melalui program bela negara.
Namun, arahan Jokowi tersebut tak diindahkan pimpinan KPK dan pihak terkait. 75 pegawai tak lulus TWK, 51 di antaranya akan dipecat dan hanya 24 pegawai lainnya yak akan dibina. 51 pegawai dipecat dianggap sudah tidak bisa lagi dibina.
Rizka menduga, antara 51 pegawai dipecat dan 24 dibina tak ada perbedaan. Dia menduga pimpinan KPK hanya ingin memecah belah kekuatan dari 75 pegawai yang tak lulus TWK dengan label bisa dibina dan akan dipecat.
"Ya kalau saya menduga seperti itu, karena apa, karena tadinya kan 75, cuma bagaimana mungkin dari 75 menjadi 51 dan 24, berarti kan tesnya sendiri itu tidak ada standar yang jelas, coba anda bisa menilai, anda ada ujian tes masuk perguruan tinggi, kalau sudah dibilang 75 tidak lulus, ya berarti memang tidak lulus," kata dia.
Selain itu, Rizka menduga tak ada standarisasi yang jelas dalam TWK ini. Dia merasa heran pimpinan KPK bisa seenaknya mempermainkan para pegawai. Rizka yakin, 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan memang sudah ditarget untuk disingkirkan.
"Tapi begitu ada negosiasi, ada rapat khusus antara mereka, ternyata 24 yang bisa diselamatkan, menurut mereka yah, cuma saya yakin dari 24 ini nanti pasti akan seperti itu (tetap disingkirkan), karena apa, karena (nama-nama 75 pegawai) sudah dituliskan dulu di awal sebelum tes," kata dia.
Reporter: Fachrur RozieSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaUsai Putusan MK, Jokowi Siapkan Proses Transisi Pemerintahan ke Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMK pada akhir pekan lalu (29/11) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Baca Selengkapnya"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.
Baca SelengkapnyaMAKI sebelumnya mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait masa jabatan pimpinan KPK yang telah diubah menjadi 5 tahun.
Baca Selengkapnya